Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Endemi, Kemenkes Berencana Bakal Tetap Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk 3 Kelompok Ini

Kompas.com - 04/07/2023, 12:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana tetap menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk tiga kelompok tertentu. Tiga kelompok tersebut, yaitu lansia dengan komorbid, tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan, dan kelompok usia muda di bawah 12 tahun dengan immunocompromised.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya tengah merancang Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) baru mengenai hal tersebut.

Vaksinasi Covid-19 akan menjadi vaksinasi rutin usai pemerintah mengumumkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi, sama halnya dengan vaksin HPV dan vaksin polio.

"Oleh karena itu, kami lagi merancang Permenkes bagaimana mekanisme vaksinasi covid-19," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kompas.com, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Status Pandemi Dicabut, Pengobatan dan Vaksin Covid-19 Harus Bayar?

"Kami sudah putuskan itu akan diintegrasikan vaksinasi rutin dengan melihat sasaran yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk tetap dibiayai ke dalam vaksin program, yaitu kelompok lansia dengan komorbid, termasuk nakes di frontline, dan termasuk kelompok usia muda yang immunocompromised," imbuh dia.

Maxi menyampaikan, rencana vaksinasi gratis ini mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Salah satu rekomendasi WHO yaitu mengintegrasi vaksinasi Covid-19 menjadi vaksinasi program rutin untuk sasaran berisiko tinggi. Kelompok berisiko tinggi salah satunya adalah lansia dengan komorbid.

Terlebih, data menunjukkan tingkat fatalitas kasus (fatality rate) banyak diderita oleh lansia dengan komorbid.

"Sesuai dengan data yang kami punya, kami rapat dengan epidemiolog di UI, UGM, itu menunjukkan memang case fatality rate kita selama Covid-19 paling banyak adalah lansia dengan komorbid," ucap Maxi.

Terkait temponya, Maxi mengaku masih membahas dengan para ahli termasuk Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Misalnya lansia yang punya komorbid, tentu kita harus lihat booster lebih dekat 6 bulan (dari vaksin terakhir). Kalau kelompok muda, kita akan atur 1 tahun untuk booster," jelas Maxi.

Baca juga: IDI Minta Pemerintah Tetap Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Warga Kurang Mampu

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pengkajian vaksinasi berbayar akan meliputi mekanisme dan jangka waktu pemberian vaksin.

Soal mekanisme, kata dia, bisa saja vaksin Covid-19 diberikan seperti vaksin meningitis yang berlaku saat ini, yaitu vaksin diberikan hanya dalam keadaan tertentu seperti untuk menjalani ibadah umrah atau haji.

Sementara terkait jangka waktu, kajian akan meliputi waktu pemberian vaksin, bisa enam bulan atau satu tahun sekali.

Oleh karena itu, Kemenkes akan melihat terlebih dulu sistem kekebalan tubuh masyarakat.

"Nanti kita akan lihat bagaimana sistem kekebalan di dalam masyarakat. Apakah masih diperlukan sistem kekebalan yang tadi, semua masyarakat harus mendapatkan vaksinasi atau cukup sebenarnya individu atau hanya kelompok berisiko tinggi," tutur Nadia beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com