Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Keras PDI-P bagi Kader yang Tak Dukung Ganjar pada Pilpres 2024...

Kompas.com - 31/07/2023, 08:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P mewanti-wanti semua kader partainya untuk solid mendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Jika tidak, maka sanksi pemecatan pun menghantui mereka. Atau bisa juga mereka dipersilakan mengundurkan diri sebagai anggota partai.

Sikap tegas DPP itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto saat membuka Rakerda III DPD PDI-P Provinsi Jambi, Sabtu (29/7/2023).

"Dipersilakan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ucapan Hasto itu disampaikan beberapa hari usai DPP PDI-P memanggil kedua kadernya yang tampak akrab dengan bakal capres lain, Prabowo Subianto.

Kedua kader ini adalah Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko. Mereka dipanggil di waktu yang berbeda menghadap Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Kata Ganjar soal Sekjen PDI-P Beri Peringatan Kader agar Tidak Membelot

Effendi dipanggil karena menyebut Prabowo cocok menakhodai Republik Indonesia. Sedangkan Budiman mengunjungi Prabowo di kediamannya.

Terang-terangan, Budiman Sudjatmiko mengaku memiliki kecocokan dengan Prabowo.

Ia bahkan menganggap Menteri Pertahanan (Menhan) itu sebagai sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia lepas dari krisis global.

“Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya,” kata Budiman Sudjatmiko saat ke rumah Prabowo.

“Dalam pengertian, suatu bangsa ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global,” ujar aktivis reformasi itu.

Baca juga: Hasto Ingatkan Kader PDI-P yang Membelot dan Tak Dukung Ganjar Bisa Dipecat

Efek bola salju

Pengamat politik dari Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, aksi Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon berpotensi menciptakan bola salju di internal PDI-P, yakni kader lain akan ikut mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ujang mengatakan, DPP PDI-P memang harus bergerak untuk melakukan klarifikasi hingga memberikan sanksi lantaran dampaknya bisa serius.

"Jadi ini dampaknya serius, besar. Kalau tidak ditertibkan, kalau tidak diklarifikasi atau dipanggil PDI-P, atau disanksi, akan jadi bola salju rekan-rekan lain semakin berani mendukung Prabowo. Kita lihat nanti dinamika dan ending di PDI-P," ujar Ujang saat dihubungi pada 21 Juli 2023.

Apalagi, menurut dia, dua tokoh PDI-P itu memiliki daya gedor dan pengaruh yang besar di internal PDI-P. Effendi Simbolon merupakan tokoh senior di PDI-P. Sedangkan Budiman Sudjatmiko memiliki pengaruh besar.

"Artinya, ini kalau tidak ditertibkan oleh PDI-P, tidak diurus oleh PDI-P, ini bisa diikuti oleh kader-kader lain untuk bisa dukung Prabowo," katanya.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Tak Disanksi karena Temui Prabowo, Hasto: PDI-P Bukan Partai Kejam

Respons Ganjar

Ditemui pada Minggu (30/7/2023), Ganjar Pranowo menanggapi adanya aturan tegas dari DPP bagi kader partai yang tak mendukungnya.

Menurut dia, semua kader PDI-P tentu akan solid mendukung dirinya di Pilpres 2024.

Ia bahkan hakul yakin tidak ada seorang kader pun yang tidak akan mendukungnya.

"Kalau kita kader biasanya kompak kalau PDI-P," kata Ganjar ditemui di Ancol, Jakarta Utara usai menghadiri acara ngopi bareng Purnawirawan TNI/Polri, Minggu.

Bukan tanpa sebab, Ganjar mengatakan, kader PDI-P tentu mengikuti semua keputusan yang telah ditetapkan partai.

Ganjar mencontohkan, keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sudah mengumumkan dirinya diusung sebagai bacapres PDI-P.

"PDI-P itu akan kompak kalau sudah ada keputusan," ujar Gubernur Jawa Tengah ini.

Baca juga: Peringati 27 Tahun Kudatuli, Sekjen PDI-P: Pemimpin Tak Bisa Hadir Ketika Tangannya Berlumuran Darah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com