[POPULER NASIONAL] KPK Tak Terbitkan Sprindik Kabasarnas | Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi Kebijakan Muhadjir

Terkait perkara ini, Alex menyampaikan, dirinya tidak menyalahkan pihak mana pun, khususnya para penyelidik, penyidik, maupun jaksa KPK.

Menurut dia, jika ada kekhilafan dalam proses penetapan tersangka di kasus ini, maka hal ini adalah kekhilafan pimpinan KPK.

Baca juga: Panglima TNI ke Jajarannya: Peristiwa di Basarnas Perlu Dievaluasi agar Tidak Terjadi Lagi

“Saya tidak menyalahkan penyelidik, penyidik, maupun jaksa KPK. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Jika dianggap sebagai kekhilafan itu, kekhilafan pimpinan,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Puspom TNI menilai penetapan tersangka tersebut tidak sesuai prosedur.

Pihak TNI kemudian menyatakan akan menggelar penyidikan terbuka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas.

“Dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat dalam permasalahan ini, kami tim penyidik, aparat penegak hukum di lingkungan TNI, akan melaksanakannya dan transparan,” kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) R Agung Handoko dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: Firli Bahuri Tegaskan OTT hingga Penetapan Tersangka di Kasus Basarnas Sudah Sesuai Prosedur

Terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut tim penyelidiknya khilaf karena menciduk pejabat Basarnas dari kalangan militer yang diduga menerima suap.

Menurut Tanak, seharusnya KPK menyerahkan Henri dan Afri kepada pihak TNI. Tanak kemudian meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan jajarannya.

2. Soal PPDB Zonasi, Nadiem: Itu Bukan Kebijakan Saya, tapi Pak Muhadjir

DOK. Humas Kemendikbudristek Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim saat memimpin pertemuan meja bundar Perhimpunan Menteri Asean tentang Layanan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam South East Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) di Jakarta, Rabu, (26/7/2023).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi bukan merupakan kebijakan yang dibuat olehnya.

Sebab, saat dirinya menjadi menjadi Mendikbud Ristek kebijakan itu sudah ada dan merupakan program yang dibuat Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy.

"Waktu saya pertama masuk, itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir," ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (28/7/2023).

"Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," katanya lagi.

Baca juga: Akui PPDB Zonasi Merepotkan, Nadiem: Saya Kena Getahnya Setiap Tahun

Namun, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena penting. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski harus repot.

Sebab, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu tapi terkendala karena kebijakan zonasi tersebut.