Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sebut Panglima TNI Pengganti Yudo Margono Sulit Diprediksi, Ini Alasannya

Kompas.com - 26/07/2023, 16:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, siapa sosok yang akan menggantikan Panglima TNI saat ini, Laksamana Yudo Margono, sulit diprediksi.

Untuk diketahui, Yudo Margono akan segera memasuki masa pensiunnya dari dinas militer pada 1 Desember 2023 mendatang.

TB Hasanuddin mengatakan, idealnya Yudo Margono digantikan oleh prajurit TNI dari matra Angkatan Darat (AD) atau TNI Angkatan Udara (AU).

"Agak sulit diprediksi. Idealnya Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo berasal dari matra angkatan darat atau angkatan udara," ujar TB Hasanuddin saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Pengamat Prediksi Peluang KSAD Jadi Panglima TNI Selanjutnya Paling Besar, dengan Syarat...

Hanya saja, di saat yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman juga memasuki masa pensiun.

Selain itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo juga akan mengakhiri pengabdiannya di dunia militer pada akhir April 2024.

Oleh karenanya, hanya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali saja yang masih lama bertugas. Sebab, baru akan pensiun pada akhir April 2025.

TB Hasanuddin mengatakan, bisa saja pengganti Yudo Margono berasal dari matra laut karena Dudung dan Fadjar yang juga akan pensiun.

Baca juga: Megawati ke Panglima TNI: Kalau Ada yang Mau Ambil Negara Kita, Apa Strategimu?

Apalagi, ia mengungkapkan, berdasarkan undang-undang (UU) penggantian Panglima TNI tidak harus berurutan sesuai matra.

"Bisa saja Kepala Staf Angkatan Laut saat ini Laksamana Ali dapat diangkat menjadi Panglima TNI. Tetapi, apa mungkin dari laut geser ke laut lagi," kata TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa seharusnya matra Angkatan Darat yang mendapatkan 'jatah' Panglima TNI berikutnya.

Namun, KSAD yang menjabat saat ini akan memasuki masa pensiun juga, begitu pula dengan KSAU.

"Sehingga untuk menyiapkan jabatan Panglima TNI harus ada keputusan khusus dari Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang hak prerogratif. Apalagi, posisi KSAD dan Panglima TNI ini sangat strategis, karena saat ini akan menghadapi pemilu dan pilpres," ujar TB Hasanuddin.

Baca juga: Menerka Sosok Pengganti Panglima TNI Yudo Margono yang Segera Pensiun

Sebelumnya, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, KSAL Laksamana Muhammad Ali lebih berpeluang menjadi Panglima TNI selanjutnya jika dibandingkan dengan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Potensi itu bisa terjadi apabila Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pensiun bersamaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com