Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belasan Ribu Orang Daftar Taruna Akpol 2023, Polri Kedepankan Sistem Digitalisasi Terkait Rekrutmen

Kompas.com - 26/07/2023, 12:47 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyebut belasan ribu masyarakat turut berpartisipasi dalam proses rekrutmen calon anggota Polri tahun 2023.

Diketahui, pembukaan pendaftaran penerimaan calon anggota Polri posisi Akademi Polisi (Akpol), Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2023 dibuka pada 4-14 April 2023 lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan pendaftar calon anggota Polri mencapai 12.168 orang.

"Terkait rekrutmen taruna Akpol tahun anggaran 2023 animo masyarakat cukup besar, terlihat dari jumlah pendaftar sebanyak 12.168 orang dan yang lulus sebanyak 302 orang taruna Akpol," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Polri: Jangan Percaya Lolos Rekrutmen Polisi Harus Bayar, Pasti Dibohongi

Ramadhan menambahkan Polri menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah) dalam proses rekrutmen calon anggotanya.

Salah satu implementasi prinsip Betah yaitu mengedepankan sistem digitalisasi.

"Saat ini mengedepankan sistem digitalisasi dalam setiap tahapan proses rekrutmen anggota baru, mulai dari pendaftaran hingga tahapan seleksi masuk calon anggota Polri ditingkat Akpol, SIPSS, Bintara dan Tamtama," ucapnya.

Baca juga: Polri Siarkan Langsung Proses Ujian Rekrutmen Calon Anggota

Menurut Ramadhan, sistem digitalisasi diterapkan sebagai wujud transparansi Polri dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri di era presisi.

Selain itu, Ramadhan mengatakan setiap proses rekrutmen Polri melibatkan pengawas eksternal yang bertugas mengawasi proses dan tahapan seleksi.

"Polri dan kompolnas menggandeng ikatan dokter Indonesia, perhimpunan psikologi, dukcapil, kementerian pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat," ujar Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com