Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ulwan Fakhri
Peneliti

Peneliti humor di Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3)

Badut Istana: Menciptakan "Oposisi" dari Dalam

Kompas.com - 26/07/2023, 09:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TULISAN Bivitri Susanti di Harian Kompas, 13 Juli 2023, dahsyat betul. Ia menyoroti fenomena state capture corruption di Indonesia – pejabat, politisi, bahkan pihak di luar pemerintahan kini sudah bahu-membahu membuat kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri. Semua sevisi, seperti tiada narasi oposisi.

Hal ini makin diperparah dengan tertutupnya lembaga pemerintahan terhadap ruang dialog atas kebijakannya. Seperti enggan mendengarkan pendapat dan masukan publik, mereka mengesahkan undang-undang yang masih berpolemik – beberapa malah secara buru-buru.

Pola semuanya pun sama: gugat di Mahkamah Konstitusi dengan embel-embel “inilah mekanisme konstitusional”, seperti disampaikan presiden soal Undang-undang Ciptaker (Kompas.com, Oktober 2020); Menkumham soal RKUHP (Antara, Desember 2022); sampai yang terbaru saat anggota DPR bicara soal UU Kesehatan (Sindonews, Juli 2023).

Rekomendasi dari akademisi STHI Jentera itu untuk menghentikan rongrongan politik kartel di Indonesia sebenarnya sederhana saja.

Karena partai politik menjadi lokomotif dalam korupsi sistemis ini, mulailah dari merombak internal parpol agar lebih demokratis dan bisa berpolitik secara lebih beradab (Negara Disandera Kartel Politik - Susanti, 2023).

Sebab kerusakan yang sudah sistemis harus dibenahi secara sistematis pula.

Berkenaan dengan itu, sebelum nantinya disisipkan ke dalam pemerintahan, kami ingin menitipkan agar partai mana pun nantinya yang terketuk nuraninya untuk berbenah bisa mendirikan suatu divisi atau setidaknya menaruh tokoh akselerator dalam reformasi sistemnya.

Semacam profesi masa lalu yang ternyata kontribusinya besar dalam dinamika berpolitik. Namanya, court jester atau badut istana.

Meski namanya badut istana, tidak semua dari mereka kerjaannya sekadar “membadut”, menghibur raja atau ratunya.

Para jester ini juga ada yang aktif memberikan pertimbangan dan narasi tandingan agar raja atau ratunya tidak salah langkah dan dikalahkan nafsu pribadi.

Court jester punya kapasitas untuk itu, karena logikanya sudah biasa melakukan akrobat humor – berdiri di antara make sense dan nonsense – serta mampu mengomunikasikan kritiknya secara humor, alih-alih kritikan mentah, sehingga tidak sampai terlalu dalam menusuk hati masternya.

Dari bukunya Beatrice Otto berjudul Fools Are Everywhere (2001), diceritakan betapa peran badut istana ini krusial bagi rezim yang sedang berkuasa. Mereka ini bak oposisi, tapi yang benar-benar dipelihara, dilindungi, dan didengar oleh istana.

Sejumlah insight yang berkaitan adalah:

Sejak tahun 800 SM di Eropa, ketika raja dan bangsawan tunduk pada gereja Katolik Roma, sudah mulai muncul orang-orang yang membuat lagu, tebak-tebakan, bahkan pementasan yang isinya mengkritik orang-orang dalam gereja yang gagal memenuhi standar tinggi moral gereja – bukan mengkritik doktrin dan hal-hal prinsipil yang gereja berikan, ya! Orang-orang ini kami yakini punya andil melahirkan bapak komedi dari Yunani Kuno, Arsitophanes (446 - 386 SM)

Tahun 1386, sewaktu masih berbentuk kadipaten – wilayah-wilayah yang tunduk kepada suatu sistem pemerintahan kerajaan, ada seorang adipati Austria yang ingin menaklukkan Swiss.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com