Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Jangan Percaya Lolos Rekrutmen Polisi Harus Bayar, Pasti Dibohongi

Kompas.com - 12/07/2023, 09:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan adanya hasutan dan iming-iming janji bisa lolos rekrutmen Polri dengan membayar sejumlah uang.

Dedi menegaskan, jika ada pihak yang mengaku bisa meloloskan calon peserta rekrutmen dengan imbalan, hal tersebut adalah penipuan.

“Jangan mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan orang, yang dengan cara-cara secara instan bisa masuk ke polisi. Apalagi dengan membayar uang tertentu, itu pasti dibohongin,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).

Lebih lanjut, Dedi mengimbau masyarakat agar melek informasi terkait banyaknya kasus penipuan bermodus rekrutmen Polri.

Baca juga: Polisi Berpangkat AKP dan ASN Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Penipuan Rekrutmen Polri

Mantan Kadiv Humas Polri ini menekankan sejak awal pendaftaran rekrutmen Polri gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

“Ya memang dari berbagai macam kasus (penipuan) yang terjadi, yang sudah diungkap oleh Polri, ada kejadian di Sumatera Utara dan yang terakhir itu yang pedagang bubur yang di Cirebon, itu seperti itu. Jadi masih ada sebagian masyarakat (yang percaya dengan memberi sejumlah uang bisa jadi polisi),” jelas Dedi.

Dedi juga meminta masyarakat yang hendak mengikuti rekrutmen Polri harus percaya diri bisa lolos seleksi dengan kemampuannya diri sendiri.

“Di awal rekrutmen itu sudah kita sosialisasikan bahwa percaya kepada diri sendiri. Kemudian harus yakin pada persiapan-persiapan yang dilakukan,” ucap Dedi.

Baca juga: Anak Perwira Dapat Kuota Khusus dalam Rekrutmen Akpol, Ini Penjelasan Mabes Polri

Menurut Dedi, banyak kasus penipuan bermodus rekrutmen Polri terungkap karena ada orang tua peserta rekrutmen yang merasa dibohongi setelah membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu, tetapi anaknya tetap tidak lolos seleksi.

Dia pun mengingatkan bahwa tidak ada cara instan lulus rekrutmen Polri. Sebab, kelulusan peserta rekrutmen Polri didasarkan pada kemampuan dan persiapan maksimal dari masing-masing peserta.

“Nah itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk betul-betul apabila ingin menjadi anggota Polri, dipersiapkan semaksimal mungkin fisiknya, kemudian kesehatannya, kemudian intelektualnya, kemudian mentalnya. Dan harus yakin kepada kemampuan sendiri,” ungkap Dedi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com