Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Golkar Turun Dinilai Minim Figur Capres dan Terobosan

Kompas.com - 25/07/2023, 16:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan elektabilitas Partai Golkar dinilai terjadi karena persoalan dalam kaderisasi dan minim terobosan politik sehingga kurang dilirik calon pemilih.

Menurut analisis Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, penurunan elektabilitas Partai Golkar salah satunya diakibatkan oleh proses kaderisasi yang belum bisa mencetak figur tokoh politik yang unggul dari sisi pamor diri dan mampu mengerek popularitas partai.

"Secara personal, Golkar gagap melahirkan figur baik dalam konteks ketua umum maupun capres yang potensial," kata Agung dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Soal Isu Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Ketua Umum

Agung mengatakan, kekurangan itu bisa terlihat dan tercermin dari figur-figur ketua umum Partai Golkar yang terpilih, maupun kandidat calon presiden yang diusung dari beberapa pemilihan presiden.

Di sisi lain, Agung menilai Partai Golkar belum memperlihatkan keunggulan dalam hal strategi pemenangan secara optimal terkait pemilihan umum dan Pilpres.

Padahal, kata Agung, hal itu menjadi ironi sejumlah kader Golkar saat ini berada dalam kabinet menjabat sebagai menteri dan menteri koordinator.

"Termasuk anggota-anggota DPR RI Golkar yang selama ini terpilih, belum mampu memberikan gebrakan maupun terobosan yang konsisten di segala lini kehidupan," ucap Agung.

Baca juga: Bahlil Mengaku Masih Kader Golkar meski Tak Punya Jabatan Struktural


Penurunan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu terungkap melalui hasil jajak pendapat lembaga survei Indikator Politik Indonesia, yang dipaparkan pada Minggu (23/7/2023).

Meski sempat mendapatkan elektabilitas 16 persen suara pada 2020 dan 15 persen pada 2020, dukungan Golkar merosot tajam pada 2023.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas Golkar yang semula dua digit kini tinggal satu digit.

“Terakhir tinggal 9,2 persen, tinggal 1 digit,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Baca juga: Soal Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Kader yang Bertanggung Jawab Pasti Terpanggil

Burhanuddin mengatakan, data itu mengacu pada hasil survei yang digelar pada 20-24 Juni 2023 dengan cara wawancara tatap muka.

Menurut Burhanuddin, berdasarkan hasil survei melalui wawancara via telepon, elektabilitas Golkar lebih rendah yakni sekitar 6-7 persen.

“Tapi juga lupa survei telepon hanya mewakili kelompok yang punya HP,” tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan, wawancara tatap muka merupakan “golden standard” karena responden tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki ponsel.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com