Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Golkar Turun Dinilai Minim Figur Capres dan Terobosan

Kompas.com - 25/07/2023, 16:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan elektabilitas Partai Golkar dinilai terjadi karena persoalan dalam kaderisasi dan minim terobosan politik sehingga kurang dilirik calon pemilih.

Menurut analisis Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, penurunan elektabilitas Partai Golkar salah satunya diakibatkan oleh proses kaderisasi yang belum bisa mencetak figur tokoh politik yang unggul dari sisi pamor diri dan mampu mengerek popularitas partai.

"Secara personal, Golkar gagap melahirkan figur baik dalam konteks ketua umum maupun capres yang potensial," kata Agung dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Soal Isu Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Ketua Umum

Agung mengatakan, kekurangan itu bisa terlihat dan tercermin dari figur-figur ketua umum Partai Golkar yang terpilih, maupun kandidat calon presiden yang diusung dari beberapa pemilihan presiden.

Di sisi lain, Agung menilai Partai Golkar belum memperlihatkan keunggulan dalam hal strategi pemenangan secara optimal terkait pemilihan umum dan Pilpres.

Padahal, kata Agung, hal itu menjadi ironi sejumlah kader Golkar saat ini berada dalam kabinet menjabat sebagai menteri dan menteri koordinator.

"Termasuk anggota-anggota DPR RI Golkar yang selama ini terpilih, belum mampu memberikan gebrakan maupun terobosan yang konsisten di segala lini kehidupan," ucap Agung.

Baca juga: Bahlil Mengaku Masih Kader Golkar meski Tak Punya Jabatan Struktural


Penurunan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu terungkap melalui hasil jajak pendapat lembaga survei Indikator Politik Indonesia, yang dipaparkan pada Minggu (23/7/2023).

Meski sempat mendapatkan elektabilitas 16 persen suara pada 2020 dan 15 persen pada 2020, dukungan Golkar merosot tajam pada 2023.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas Golkar yang semula dua digit kini tinggal satu digit.

“Terakhir tinggal 9,2 persen, tinggal 1 digit,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Baca juga: Soal Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Kader yang Bertanggung Jawab Pasti Terpanggil

Burhanuddin mengatakan, data itu mengacu pada hasil survei yang digelar pada 20-24 Juni 2023 dengan cara wawancara tatap muka.

Menurut Burhanuddin, berdasarkan hasil survei melalui wawancara via telepon, elektabilitas Golkar lebih rendah yakni sekitar 6-7 persen.

“Tapi juga lupa survei telepon hanya mewakili kelompok yang punya HP,” tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan, wawancara tatap muka merupakan “golden standard” karena responden tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki ponsel.

Meski demikian, sekalipun menggunakan wawancara tatap muka pada kenyataannya elektabilitas Golkar tetap merosot.

Baca juga: Elektabilitas Golkar Merosot, Luhut: Harus Diperbaiki Enggak Bisa Cuma Ditangisi

“Berdasarkan survei tatap muka sekalipun di mana yang tidak punya HP juga terekrut dalam sampel kita elektabilitas Golkar juga menurun,” kata Burhan.

Survei Indikator Politik dilakukan terhadap 1.220 responden dari seluruh provinsi dengan usia minimal 17 tahun atau sudah bisa mengikuti pemilu.

Responden dipilih dengan metode simple random sampling. Margin of error dari survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Di sisi lain, kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga digoyang oleh sejumlah kader senior yang tidak puas terhadap kepemimpinannya.

Baca juga: Pengamat: Wacana Munaslub Golkar Bisa Semakin Kencang, apalagi Pak Airlangga Diperiksa Kejagung

Hal itulah yang juga dinilai menjadi salah satu faktor pemicu gejolak di tubuh Partai Golkar.

Sejumlah politikus senior Golkar mendesak digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Mereka mengkritik kepemimpinan sang Airlangga yang dianggap belum mampu mengerek elektabilitas diri dan partai buat bersaing dalam bursa bakal calon presiden 2024.

Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan politikus Golkar sempat menyatakan bisa menaikkan perolehan suara jika diberi kepercayaan memimpin partai itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com