Wamenkominfo Nilai Badan Pengawas "Artificial Intelligence" Belum Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menilai, saat ini Indonesia belum membutuhkan badan yang mengawasi penggunaan aritificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Menurut Nezar, AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tak dapat dihindari.

“Tidak perlu ada (badan) pengawasan karena ya dia bagian dari tekonologi yang terus berkembang,” kata Nezar usai acara bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Eksepsi Eks Dirut Bakti Kominfo Ditolak

Nezar menilai, penggunaan AI bisa menguntungkan, atau sebaliknya menjadi ancaman.

Di satu sisi, AI banyak membantu pekerjaan yang tak mampu dilakukan manusia. Namun, pada saat bersamaan, AI juga dapat menggantikan posisi manusia pada pekerjaan-pekerjaan tertentu.

“Misalnya saja sekarang konsultan komunikasi untuk membuat satu strategi matketing, AI bisa membantu,” ucap Nezar.

Sejauh ini, kata Nezar, yang perlu diwaspadai dari penggunaan AI ialah sisi etika. Sebab, AI mungkin menimbulkan dampak negatif seperti plagiasi.

Namun, dia menegaskan, AI adalah bagian dari ekosistem digital yang belum memerlukan badan pengawasan tersendiri.

“Yang kita pantau adalah sisi-sisi etisnya,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan dukungannya untuk membentuk badan pengawas AI yang mirip dengan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).

Baca juga: Kominfo Klaim Lembaga Pengawas Medsos Tak Akan Batasi Kebebasan Berekspresi

"Saya berniat membentuk badan penasihat tingkat tinggi untuk kecerdasan buatan guna mempersiapkan dengan serius berbagai jenis inisiatif yang dapat kami ambil,” kata Guterres, Senin (12/6/2023), dikutip dari Antara.

“Saya mendukung gagasan bahwa kita dapat memiliki badan kecerdasan buatan, yang menurut saya terinspirasi dari Badan Energi Atom Internasional saat ini," tutur pejabat tertinggi PBB itu dalam sebuah konferensi pers di kantor pusat PBB di New York City.

Guterres menekankan perlunya mengatasi kerusakan signifikan akibat berbagai platform digital yang dipenuhi informasi keliru. Dia mengusulkan kode etik internasional sebagai solusinya.