Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Menteri Nasdem yang Tersisa di Kabinet Jokowi, Usai Budi Arie Jadi Menkominfo

Kompas.com - 19/07/2023, 10:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (17/7/2023).

Budi menggantikan Johnny G Plate, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sebelumnya, Budi mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT).

Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) yang turut memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 lalu.

Baca juga: Jokowi Pangkas Jumlah Kursi Menteri Nasdem, Surya Paloh: Apa Masalah kalau Berkurang?

Dengan dilantiknya Budi sebagai Menkominfo, maka, hilang sudah satu kursi menteri Nasdem. Dengan demikian, Nasdem hanya menyisakan dua menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni:

  • Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar; serta
  • Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Alasan Jokowi

Jokowi membeberkan alasannya tak melantik kader Nasdem sebagai Menkominfo pengganti Johnny G Plate. Dia mengaku ingin Menkominfo baru bekerja cepat.

"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi sambil tersenyum tipis saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Saat ditanya apakah ada komunikasi dengan Nasdem soal pengurangan jatah menteri partai pimpinan Surya Paloh itu, Jokowi kembali menjawab perihal kecepatan kerja.

"Agar ini selesai dengan kecepatan," ujar Jokowi, lagi-lagi sambil tersenyum.

Baca juga: Kepada Pihak yang Desak Nasdem Mundur dari Koalisi Pemerintah, Surya Paloh: Belum Matang Berpolitik

Jokowi pun mengaku ingin penyelesaian pembangunan menara BTS 4G, proyek yang menjerat Menkominfo sebelumnya, diutamakan. Pada saat bersamaan, katanya, penuntasan kasus hukum terhadap Johnny G Plate harus terus berjalan.

"Kita punya waktu yang sangat pendek. Saya ingin penyelesaian BTS diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan," kata Jokowi.

"Penyelesaian BTS harus berjalan karena menyangkut pelayanan di daerah 3T. Jangan sampai kita sudah, sudah peristiwa hukum, BTS-nya terbengkalai ini saya enggak mau, tugas beratnya di situ," tuturnya.

Gusar

Di sisi lain, Elite Nasdem tampak gusar dengan penunjukan Menkominfo baru. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie menilai, pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo seperti meminjam tanpa izin atau gasab.

"Menkominfo diberikan ke non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu, tetapi hukumnya tetap gasab, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat," katanya dikutip dari Kompas.id, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Surya Paloh Ungkap Jokowi Bertanya Siapa Cawapres Anies

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com