Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Anggap Anies Tambahkan Syarat Bacawapres untuk Arahkan ke Sosok Tertentu

Kompas.com - 21/07/2023, 18:23 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali tak sepakat dengan keputusan Anies Baswedan menambahkan syarat bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Ia menganggap Anies membuat kriteria bacawapresnya harus bebas dari catatan hukum untuk mengarahkan pada figur tertentu.

“Kriteria itu harusnya dirumuskan sejak awal, bukan ditambah-tambah setiap saat. Jadi kesannya cocok-cocokan untuk orang tertentu atau menghalang-halangi orang yang lain,” ujar Ali dihubungi awak media, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Demokrat Sepakat soal Kriteria Cawapres Anies Tanpa Catatan Hukum

Menurut Ali, mestinya Anies bertahan dengan lima kriteria awal yang telah disampaikan pada publik.

Munculnya kriteria baru justru menimbulkan pandangan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah mencoba untuk memperjuangkan figur tertentu menjadi pendampingnya.

“Intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya partai politik (parpol). Karena mandat itukan diberikan pada Anies untuk mencari wakil,” ucap dia.

Terakhir, Ali mendorong agar Anies segera mengumumkan bacawapresnya ketimbang menambah syarat sehingga membuat bingung.

“Kalau Mas Anies sudah memiliki calon (wakil presiden) umumkan saja,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengungkapkan, Anies sudah lama memiliki pemikiran soal kriteria bacawapres yang bersih dari kasus hukum.

Baca juga: Nasdem: Jokowi Tanya Cawapres Anies ke Surya Paloh karena Duga Sudah Dipilih

Ia menyatakan, kriteria itu diperlukan agar upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan berjalan optimal tanpa dijegal pihak mana pun.

“Karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan. Maka, akan bagus kalau kepemimpinan nasional merupakan dwi tunggal yang bebas risiko-risiko hukum,” ucap dia.

Anies telah memaparkan lima kriteria bacawapres yang tertulis dalam piagam kerja sama pembentukan KPP.

Koalisi itu diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Kelima syarat itu yakni:

1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah

Baca juga: Demokrat Tampik Bertemu dengan Gerindra karena Kans AHY Jadi Bakal Cawapres Anies Makin Kecil
2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com