Demokrat Sepakat soal Kriteria Cawapres Anies Tanpa Catatan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sepakat dengan kriteria bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024 yang tidak memiliki catatan hukum. Sebab, ia mengatakan, kriteria tersebut selaras dengan semangat perubahan dan perbaikan.

“Membersihkan rumah Indonesia ini harus dengan sapu yang bersih. Bukan sapu yang bermasalah, atau bisa tersandera kasus,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Tim 8 KPP Sebut Anies Ingin Cawapresnya Bersih dari Catatan Hukum

Herzaky menambahkan, kriteria tersebut juga sudah disampaikan Anies pada Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Bahwa beliau (Anies) membutuhkan cawapres yang rekam jejaknya bebas dari potensi kasus hukum,” ucap dia.

Ia menuturkan, KPP memang memerlukan sosok yang kuat untuk menopang gerakan perubahan dan persatuan. “Perubahan dan perbaikan itu memerlukan tulang punggung perubahan yang kuat, kokoh, mandiri, independen, bebas dari masalah,” imbuh dia.

Baca juga: Bonus Demografi, Anies Baswedan: Kualitas Manusia Indonesia Harus Ditingkatkan

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, anggota Tim Delapan KPP Sudirman Said menyatakan kriteria bacawapres bebas catatan hukum sudah lama dipikirkan oleh Anies.

Dengan demikian, lanjutnya, dwi tunggal bacapres dan bacawapres tersebut akan sangat kuat tanpa rekam jejak yang buruk.

“Negara kita akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini,” tutur dia.