Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Jalan Inpres, Jokowi Pastikan Perbaikan Jalan Rusak di Bengkulu Sudah Dimulai

Kompas.com - 21/07/2023, 15:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali, di Kabupaten Bengkulu Utara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (21/7/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan nasional, provinsi, dan kabupaten di Provinsi Bengkulu sudah dimulai.

"Tentang jalan yang rusak khusus di Provinsi Bengkulu memang di jalan nasional yang belum mantap, artinya masih rusak itu 10 persen, jalan provinsi kira-kira 40 persen yang belum mantap, jalan kabupaten juga sama 40 persen," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Kepala Negara mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang memulai perbaikan infrastruktur jalan rusak di Provinsi Bengkulu.

Baca juga: Banyak Masalah soal PPDB, Jokowi: Selesaikan Baik-baik di Lapangan

Jokowi menyebut bahwa pemerintah masih akan menambah sejumlah ruas jalan yang masih perlu diperbaiki.

"Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini, ini masih berjalan yang sekarang sudah clear itu Rp 327 miliar untuk delapan ruas yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi nantinya kita akan proses lagi kemungkinan akan nambah," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya dilakukan di Provinsi Bengkulu, tetapi juga di provinsi lainnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan tersebut berjalan di akhir Juli 2023.

"Ini tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu, semuanya sudah kita harapkan di 32 provinsi sudah berjalan di akhir Juli," ujarnya.

Baca juga: Helikopter Tim Jokowi Sebabkan Robohnya Tembok Stadion di Bengkulu, Istana Beri Penjelasan

Kepala Negara juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam bekerja dan memprioritaskan penggunaan anggaran. Salah satunya dalam hal penyelesaian infrastruktur.

"Sering saya sampaikan kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk anggaran itu fokus, kerja itu fokus. Kalau jalannya belum bagus misalnya, mau didahulukan ya sudah berikan anggaran yang berlebih untuk tahun pertama, kedua, menyelesaikan infrastruktur," kata Jokowi.

"Nanti tahun ketiga, keempat, selesaikan misalnya urusan ekonomi, pasar-pasar perbaiki," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Hubungan Jokowi-Surya Paloh, Luhut: Kakak-Adik Kan Kadang-kadang Silang Pendapat

Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak takut dalam merealisasikan anggaran selama digunakan dengan baik dan bijak.

Presiden menekankan bahwa pemerintah daerah tidak perlu takut sepanjang tidak menyalahgunakan anggaran.

"Tugas pemda itu merealisasikan anggaran kok takut. Kalau enggak ngambil apa-apa, ngapain takut? Saya pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, jadi asal tidak ngambil, enggak perlu takut. Tapi kalau udah ngambil, beda soal," kata Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan kali ini adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Bupati Bengkulu Utara Mian.

Baca juga: Nasdem Sebut Tak Kirim Nama Menkominfo Pengganti Johnny G Plate ke Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com