Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Menteri Nasdem Enggan Tanggapi Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Kompas.com - 18/07/2023, 13:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (18/7/2023).

Rapat yang dihadiri Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo tersebut membahas antisipasi dampak El Nino 2023.

Kehadiran kedua menteri tersebut berselang sehari setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Usai rapat, kedua menteri tersebut enggan memberikan komentar saat ditanya soal pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh.

Baca juga: Tersenyum, Jokowi Jawab Begini Saat Ditanya Kenapa Jabatan Menkominfo Tak Dikasih ke Nasdem

Sambil terus berjalan menuju mobilnya, Menteri Siti menjawab sejumlah pertanyaan wartawan secara singkat.

"Enggak mau (berkomentar), jangan," ujar Siti sambil menempelkan telunjuk ke mulutnya.

"Enggak, enggak. Masa nanya gituan. Enggak mau ah," katanya lagi.

Ketika ditanya soal perombakan kabinet yang baru saja terjadi, Siti pun menyatakan enggan memberikan tanggapan.

Menteri Siti kemudian menuturkan bahwa rapat dengan Presiden Jokowi pada Selasa ini hanya membahas soal El Nino. Selain itu, tidak ada bahasan soal politik.

"Enggak (tidak bahas politik)," ujar Siti sambil terus berlalu.

Baca juga: Surya Paloh Mengaku Tak Persoalkan Reshuffle Jokowi, meskipun Jatah Menteri Nasdem Berkurang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Senada dengan Siti, Mentan Syahrul Yasin Limpo juga tidak ingin memberikan komentar soal pertemuan Presiden dengan Surya Paloh.

Syahrul pun menyatakan bahwa dirinya tidak tahu soal pertemuan itu.

"Enggak. Aku enggak tahu. Jujur saya enggak tahu. Saya lagi kerja nih, lagi kerja," ujarnya

Saat ditanya soal apakah ada arahan dari Surya Paloh pasca-pertemuan dengan Presiden Jokowi, Syahrul pun menyatakan belum bertemu dengan ketua umum parpolnya.

"Enggak, enggak, enggak. Aku belom ketemu ketua umum ini. Aku dari daerah," kata Syahrul.

Baca juga: Ketum Projo Jadi Menkominfo, Nasdem: Semoga Bisa Selesaikan Masalah di Kemenkominfo

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com