Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agresif "Serang" Pemerintahan Jokowi, AHY Dinilai Kian Ngebet Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 18/07/2023, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, kritik tajam Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari upaya meningkatkan elektabilitas jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Memang, AHY tengah membutuhkan elektoral yang tinggi mengingat dirinya berkeinginan jadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

“Serangan-serangan AHY terhadap pemerintahan Jokowi tidak lebih dari upaya AHY untuk meningkatkan elektabilitas dirinya yang ngebet menjadi bakal cawapres Anies Baswedan,” kata Ari kepada Kompas.com, Minggu (17/7/2023).

Baca juga: Serangan Tajam AHY ke Pemerintahan Jokowi Usai Demokrat Mesra dengan PDI-P...

Oleh karena Anies tak kunjung mengumumkan nama cawapres, kata Ari, AHY memperbesar frekuensi serangan terhadap rezim Jokowi yang merepresentasikan kekuatan dua pilar kubu capres calon rival Anies, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Frekuensi AHY tentu harus identik dengan frekuensi Anies yang memang antipati dengan pola kebijakan yang ditempuh Jokowi,” ujarnya.

Ari mengatakan, AHY sadar bahwa dirinya harus mengerahkan segala sumber daya untuk meningkatkan elektabilitas, termasuk mengkritik pemerintah lewat pidatonya yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi swasta.

Baca juga: Ketum Demokrat: Kalau Mas Anies Memilih AHY, Anda Gimana?

Upaya pendekatan terhadap Anies juga terus dilakukan. Misalnya, menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Tanah Air sepulang ibadah haji beberapa waktu lalu.

Contoh lainnya, memasang spanduk dan baliho di sudut-sudut jalan yang memperlihatkan duet kepemimpinan Anies-AHY, meski hal itu belum direstui Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sesama anggota Koalisi Perubahan.

“AHY sadar kesempatannya tidak semakin banyak, dia harus atraktif menarik atensi Anies dan Nasdem serta PKS karena memang harapan terbesarnya dan yang maksimal teraih adalah posisi calon RI-2,” kata Ari.

Ari melanjutkan, AHY dan Demokrat sedang memainkan politik di semua arah. Tujuannya, agar peluang mereka terbuka ke semua koalisi.

Oleh karenanya, tak heran jika beberapa waktu lalu Demokrat sempat mesra dengan PDI Perjuangan, tetapi kini mengkritik pemerintah habis-habisan.

“Belum adanya bakal capres yang mendefinitifkan bakal cawapres membuat semua aktor politik yang berpeluang menjadi bakal cawapres memaksimalkan segala upaya, termasuk apa yang dilakukan AHY,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: AHY Sebut Ada Pihak yang Khawatir Demokrat Tak Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Sebelumnya, kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dilontarkan AHY lewat pidato politiknya yang ditayangkan Jumat (12/7/2023).

AHY banyak bicara soal ekonomi negara yang menurutnya terus mengalami penurunan. Dia juga menyinggung tentang utang pemerintah yang terus meroket.

“Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan, dan bahkan kemunduran serius,” kata AHY.

“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: AHY Klaim Anies Sependapat dengan Demokrat, Ingin Deklarasi Bacawapres dalam Waktu Dekat

Dalam pidatonya, AHY turut menyoroti isu hukum dan demokrasi. Termasuk, dia menyentil Jokowi yang sempat terang-terangan menyatakan cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan,” tutur putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com