AHY Heran, Ekonomi Turun, Pemerintah Malah Bangun Infrastruktur Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia heran pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran ketika situasi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja.

“Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran,” kata AHY dalam pidato politiknya yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: AHY: Ekonomi RI Tumbuh Rendah, yang Meroket Justru Utang

Apalagi, kata AHY, sebagian proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Dengan situasi demikian, menurutnya, pembangunan infrastruktur masih bisa ditunda.

Dia berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga dinilai kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup.

Menurut AHY, ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi, prioritas dana alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.

“Karena itu, sulit diterima akal sehat, saat ekonomi tertekan pandemi, alokasi APBN untuk infrastruktur justru lebih besar dibanding anggaran kesehatan. Seolah proyek infrastruktur diutamakan, sedangkan nasib rakyat diabaikan,” ujarnya.

Memang, kata AHY, infrastuktur juga penting. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur tetap harus dilanjutkan, termasuk infrastruktur perdesaan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Namun, menurutnya, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur yang diperlukan dengan tahapan yang rasional.

Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN. AHY mengatakan, jika harus berutang, utang seharusnya bukan komponen pembiayaan paling besar.

Baca juga: Singgung soal Pemimpin Negeri Cawe-cawe di Pemilu 2024, AHY: Demokrasi dalam Bahaya

“Ukur kemampuan keuangan kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Saya yakin, pemerintah mana pun tak ingin mewariskan utang besar pada anak cucu kita, dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” katanya.

Ketiga, lanjut AHY, infrastruktur yang dibangun harus dipastikan memiliki keseimbangan antarsektor antara nasional dan daerah serta antara kota dan desa.

“Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM (Program Nasiojal Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” ucap AHY.

Baca juga: AHY: Ada Tendensi Konsentrasi Kekuasaan di Tangan Presiden, meski Tak Sedalam Era Otoritarian

AHY menilai, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas serta pengelolaan anggaran negara.

“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh,” kata AHY.

“Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” tutur putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.