AHY: Pemberantasan Korupsi Kerap Tebang Pilih, Tajam ke Lawan tapi Tumpul ke Kawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Menurutnya, selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerap kali terjadi ketidakadilan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan,” kata AHY dalam pidato politiknya yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Singgung soal Pemimpin Negeri Cawe-cawe di Pemilu 2024, AHY: Demokrasi dalam Bahaya

Menurut AHY, keadilan harusnya berlaku bagi semua, baik itu keadilan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah.

Namun, kerap kali, respons negara terhadap para pencari keadilan sering berbeda, bergantung posisi politik yang bersangkutan.

“Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi,” ujar AHY.

AHY mengatakan, pemerintah mestinya menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih.

Bersamaan dengan itu, penyalahgunaan kekuasaan harus dicegah, penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik juga mesti dihentikan.

Meski demikian, di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, AHY mengaku mengapresiasi para penegak hukum yang tetap amanah, obyektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat, sehingga keadilan tetap tegak.

Baca juga: Singgung soal Pemimpin Negeri Cawe-cawe di Pemilu 2024, AHY: Demokrasi dalam Bahaya

“Namun demikian, Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan,” kata AHY.

“Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan,” tutur putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.