AHY: Ada Tendensi Konsentrasi Kekuasaan di Tangan Presiden, meski Tak Sedalam Era Otoritarian

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat adanya kecenderungan pemerintah kembali ke era otoriter.

Sinyal itu, menurutnya, terlihat dari kekuatan lembaga negara yang sudah tidak seimbang karena kekuasaan yang dipegang penuh oleh presiden.

“Saat ini, ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu," papar AHY dalam pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

"Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak sedalam di era otoritarian dulu,” imbuhnya.

Baca juga: AHY Singgung Bisnis Pejabat di Pemerintahan: Tak Etis, Jelas Konflik Kepentingan

Ia mengingatkan bahwa presiden tak boleh secara mutlak memegang kekuasaan. Sebab, hal itu dapat menyebabkan kekacauan tata kelola pemerintahan.

“Kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain, agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian," tegasnya.

"Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip check and balances dalam sistem presidential,” imbuhnya.

Ia pun menuturkan, Demokrat juga mengawasi etika pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. AHY mengungkapkan, tak boleh ada menteri yang terlibat bisnis di lingkungan pemerintahan.

Baca juga: AHY: Pemberantasan Korupsi Kerap Tebang Pilih, Tajam ke Lawan tapi Tumpul ke Kawan

“Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalakan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan,” ungkapnya.

“Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara, di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya, ‘jeruk makan jeruk’ atau ‘berburu di kebun binatang’” pungkas dia.