Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres 2024, Indostrategic: 56,6 Persen Responden Tidak Akan Ikut Pilihan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2023, 20:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak akan memilih kandidat calon presiden (capres) yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"56,6 persen responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi, dan selebihnya masih bimbang," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam dalam rilis survei secara daring, Jumat (14/7/2023).

Sementara itu, dari hasil survei juga memperlihatkan bahwa 74 responden meyakini Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo.

Kemudian, 22,4 responden meyakini bahwa Jokowi bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Indostrategic: 74 Persen Responden Yakin Jokowi Bakal Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Umam mengatakan, hanya 19,3 persen responden yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi.

Kemudian, menurut Umam, sebanyak 21 persen responden masih bimbang bisa saja mendukung atau pun tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi.

"Tampaknya hal ini (bimbang dan ragu-ragu) masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan posisioning (dukungan capres) dari presiden itu sendiri," ujar Umam.

Lebih lanjut, survei ini juga menunjukkan bahwa responden ingin Presiden Jokowi bersikap netral pada Pilpres 2024.

Dalam arti, mayoritas publik enggan Kepala Negara ikut "cawe-cawe" atau mencampuri Pemilu 2024.

"Mayoritas masyarakat sekitar 64,6 persen responden berharap Presiden Jokowi bisa bersikap netral dan tentu ini memiliki korelasi yang positif terhadap harapan bagi hadirnya pemilu yang adil, yang berdemokrasi dan juga tidak menciptakan nuansa ketidakadilan karena adanya keberpihakan presiden kepada pihak tertentu," kata Umam.

Baca juga: Survei Indostrategic: PDI-P Masih Mendominasi, Diikuti Gerindra dan Golkar

Publik yang menyatakan Presiden bisa bersikap abu-abu atau tidak jelas sebesar 15,5 persen, sedangkan tidak netral atau boleh berpihak sebesar 16,4 persen.

Sementara itu, sebanyak 3,5 persen publik tidak tahu dan tidak jawab.

Untuk diketahui, survei ini menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan sampel 1.400 responden di 38 provinsi.

Survei ini dilakukan melalui face to face interview atau tatap muka dengan periode pengerjaan survei lapangan pada 9-20 Juni 2023.

Kemudian, margin of error survei lebih kurang 2,62 persen.

Baca juga: Hasil Survei Indostrategic Perlihatkan Tokoh Perubahan Tak Hanya Anies, Ada Prabowo

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com