Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Mengaku Tak Tahu Ada Dorongan Munaslub untuk Lengserkan Airlangga

Kompas.com - 14/07/2023, 17:23 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku tak mengetahui ada dorongan dari sejumlah politisi Golkar untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

“Saya malah belum dengar, ada (dorongan) munaslub ya? Belum, belum (tahu), karena munaslub ada mekanismenya,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Ia juga menampik namanya menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk menggantikan Airlangga.

“Ah keliru itu,” katanya sambil tertawa.

Baca juga: Survei Indostrategic: PDI-P Masih Mendominasi, Diikuti Gerindra dan Golkar

Di sisi lain, Bamsoet mengungkapkan bakal mengikuti kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar sesuai mekanisme yang ditentukan.

Ia mengaku ingin bersaing dalam musyawarah nasional (munas) sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar.

“Saya akan maju nanti pada saatnya, ketika betul-betul munasnya terjadi. Ya sesuai dengan periodiasasi yang ada, pilihan waktu yang ada yang disepakati oleh seluruh stakeholder Partai Golkar,” ujar Bamsoet.

Menurutnya, peluang untuk menjadi pucuk pimpinan Golkar mesti dijajaki pada Munas 2024. Sebab, Bamsoet tak jadi mencalonkan diri pada Munas 2019 lalu.

“Kemarin kan saya belum maju. Saya membatalkan maju,” katanya.

Baca juga: Agung Laksono Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga dari Ketum Golkar Dihentikan

Diketahui, sejumlah politisi senior Golkar yang menamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar mendorong dilaksanakannya munaslub untuk mengganti Airlangga.

Alasannya, Airlangga yang telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden (capres) Golkar pada Munas 2019 tak kunjung melakukan pergerakan politik yang signifikan.

Selain itu, mereka menilai arah Golkar jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak jelas.

Di sisi lain, Airlangga menegaskan tak ada munaslub yang bakal digelar Golkar tahun ini. Mekanisme pergantian pimpinan dan struktur DPP Partai Golkar bakal ditempuh melalui Munas 2024.

Oleh karena itu, ia meminta pihak-pihak yang ingin menggantikannya sebagai ketua umum menunggu momentum munas itu terjadi.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub). Munas (tahun) 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Ketua Dewan Pakar Golkar Tolak Munaslub Pencopotan Airlangga, Cium Ada Penumpang Liar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com