Blinken Sebut AS Kirim Bantuan untuk Myanmar Capai Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony J. Blinken mengatakan, negaranya telah sepakat memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar yang tengah dilanda krisis.

Bantuan itu termasuk untuk pengungsi Rohingya di negara tersebut. Totalnya masing-masing mencapai 74 juta dollar AS dan 61 juta dollar AS, atau setara dengan Rp 2 triliun (kurs Rp 14.900/dollar AS).

Hal ini diungkapkan Blinken dalam pertemuannya dengan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

"Baru saja kemarin AS mengumumkan lebih dari 74 juta dollar AS bantuan kemanusiaan tambahan ke wilayah tersebut, termasuk hampir 61 juta dollar AS untuk mendukung pengungsi Rohingya akibat kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar," kata Blinken, Jumat.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Tak Diundang Pertemuan Menlu ASEAN Pekan Depan

Pada kesempatan itu, Blinken juga mengajak negara ASEAN untuk menekan Junta Myanmar yang saat ini menguasai pemerintahan di negaranya.

Hal ini bertujuan agar Myanmar kembali menjadi negara yang demokratis.

Blinken lantas meminta ASEAN untuk tetap mengacu pada Konsensus Lima Poin (5PC) untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Di Myanmar, kita harus menekan rezim militer untuk menghentikan kekerasan, untuk menerapkan konsensus lima poin, untuk mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis," ujar Blinken.

Adapun 5PC terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Baca juga: Menlu Retno Buka Suara soal Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar

Saat ini, Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.

Pasalnya, ASEAN frustasi karena junta militer Myanmar gagal melakukan pendekatan untuk mencapai solusi damai. Oleh karena itu, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Pada pertemuan Menlu ASEAN dan negara-negara mitra yang berlangsung hingga 14 Juli 2023 ini, Myanmar juga tidak diundang dalam level politik.

Belum lama ini, Thailand menggelar pertemuan informal dengan junta Myanmar, dan mengundang para Menlu ASEAN. Pertemuan ini bertujuan agar negara-negara ASEAN melibatkan Myanmar sepenuhnya dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi.

Baca juga: Hari Ini, 13 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Tiba di Jakarta

Namun, pertemuan hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith. Indonesia pun memilih tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyebut ASEAN harus tetap berpegang teguh pada 5PC. Sebagai salah satu mandat 5PC, Indonesia telah melakukan banyak pendekatan.

Dalam waktu hampir tujuh bulan, ada 110 pendekatan yang sangat intensif dan secara inklusif untuk membantu Myanmar mengatasi krisis di negaranya.

"110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan in person, virtual, maupun melalui percakapan telepon, termasuk engagements saya secara in person baik dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC dalam beberapa kali," kata Retno Marsudi beberapa hari lalu.

Baca juga: Blinken Ajak ASEAN Tekan Junta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Kembali ke Demokrasi