Anggota DPR Minta Pemerintah Komitmen soal Pengawasan Sistem PPDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni meminta pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Kementerian/Lembaga, serta anggota DPR untuk komitmen mengupayakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih baik pada tahun-tahun ke depan.

Sebab, ia menyayangkan masih adanya kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB tahun ini.

"Dengan adanya komitmen-komitmen kita bersama, gitu. Jadi jangan sampai kemudian, ini seperti, Komisi X, 'Wah rapatnya lip service saja gitu, begitu ramai rapat, begitu ramai rapat'," kata Zamroni dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X bersama Kemendikbud-Ristek, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Ngakunya Miskin Daftarkan Anak PPDB Afirmasi, Ternyata Punya Toko Besar di Tangerang

Zamroni tak ingin DPR dan pemerintah dipandang buruk oleh publik karena hal tersebut. Sebab, berbagai rapat sudah dilakukan, namun hasilnya tetap ada kasus-kasus terkait proses PPDB.

"Kami juga tidak mau. Karena ini, masalah, apakah dulu tidak pernah ada masalah? Ada, cuma bedanya dulu enggak ada keterbukaan informasi yang secanggih seperti sekarang ini," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian meminta pemerintah melalui pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengawasan PPDB tak hanya dari pusat saja, tapi turun hingga ke daerah.

"Kalau pengawasan dari pusat saja, rasa-rasanya menjangkaunya itu agak jauh gitu, dari pusat menjangkau ke bawah. Libatkan secara maksimal stakeholder di daerah," jelasnya.

"Yang menjadi kewenangan SD SMP adalah kabupaten kota, yang menjadi kewenangan SMA adalah pemerintah provinsi, ini tolong dimaksimalkan," pesan Zamroni.

Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Baca juga: Polisi Terima 6 Aduan Dugaan Kecurangan PPDB Kota Bogor

Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.