Salin Artikel

Anggota DPR Minta Pemerintah Komitmen soal Pengawasan Sistem PPDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni meminta pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Kementerian/Lembaga, serta anggota DPR untuk komitmen mengupayakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih baik pada tahun-tahun ke depan.

Sebab, ia menyayangkan masih adanya kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB tahun ini.

"Dengan adanya komitmen-komitmen kita bersama, gitu. Jadi jangan sampai kemudian, ini seperti, Komisi X, 'Wah rapatnya lip service saja gitu, begitu ramai rapat, begitu ramai rapat'," kata Zamroni dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X bersama Kemendikbud-Ristek, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Zamroni tak ingin DPR dan pemerintah dipandang buruk oleh publik karena hal tersebut. Sebab, berbagai rapat sudah dilakukan, namun hasilnya tetap ada kasus-kasus terkait proses PPDB.

"Kami juga tidak mau. Karena ini, masalah, apakah dulu tidak pernah ada masalah? Ada, cuma bedanya dulu enggak ada keterbukaan informasi yang secanggih seperti sekarang ini," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian meminta pemerintah melalui pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengawasan PPDB tak hanya dari pusat saja, tapi turun hingga ke daerah.

"Kalau pengawasan dari pusat saja, rasa-rasanya menjangkaunya itu agak jauh gitu, dari pusat menjangkau ke bawah. Libatkan secara maksimal stakeholder di daerah," jelasnya.

"Yang menjadi kewenangan SD SMP adalah kabupaten kota, yang menjadi kewenangan SMA adalah pemerintah provinsi, ini tolong dimaksimalkan," pesan Zamroni.

Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/06381901/anggota-dpr-minta-pemerintah-komitmen-soal-pengawasan-sistem-ppdb

Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke