Salin Artikel

Anggota DPR Minta Pemerintah Komitmen soal Pengawasan Sistem PPDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni meminta pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Kementerian/Lembaga, serta anggota DPR untuk komitmen mengupayakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih baik pada tahun-tahun ke depan.

Sebab, ia menyayangkan masih adanya kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB tahun ini.

"Dengan adanya komitmen-komitmen kita bersama, gitu. Jadi jangan sampai kemudian, ini seperti, Komisi X, 'Wah rapatnya lip service saja gitu, begitu ramai rapat, begitu ramai rapat'," kata Zamroni dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X bersama Kemendikbud-Ristek, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Zamroni tak ingin DPR dan pemerintah dipandang buruk oleh publik karena hal tersebut. Sebab, berbagai rapat sudah dilakukan, namun hasilnya tetap ada kasus-kasus terkait proses PPDB.

"Kami juga tidak mau. Karena ini, masalah, apakah dulu tidak pernah ada masalah? Ada, cuma bedanya dulu enggak ada keterbukaan informasi yang secanggih seperti sekarang ini," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian meminta pemerintah melalui pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengawasan PPDB tak hanya dari pusat saja, tapi turun hingga ke daerah.

"Kalau pengawasan dari pusat saja, rasa-rasanya menjangkaunya itu agak jauh gitu, dari pusat menjangkau ke bawah. Libatkan secara maksimal stakeholder di daerah," jelasnya.

"Yang menjadi kewenangan SD SMP adalah kabupaten kota, yang menjadi kewenangan SMA adalah pemerintah provinsi, ini tolong dimaksimalkan," pesan Zamroni.

Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/06381901/anggota-dpr-minta-pemerintah-komitmen-soal-pengawasan-sistem-ppdb

Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke