Tolak UU Kesehatan, Partai Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh menolak Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Selasa (11/7/2023). Mereka mengaku bakal menyiapkan aksi besar di Senayan.

"Terkait dengan hal tersebut, Partai Buruh berencana melakukan aksi ribuan buruh ke DPR RI pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tuntutan meminta agar UU Kesehatan dicabut," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

"Langkah lain yang akan dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya lagi.

Said Iqbal menilai bahwa UU Kesehatan yang baru disahkan mengandung beberapa hal yang bakal merugikan masyarakat umum dan buruh pada khususnya.

Baca juga: UU Kesehatan Terbaru: Perusahaan Wajib Jamin Kesehatan Pekerja, Termasuk Tanggung Biayanya

Ia menganggap, beleid ini akan berpengaruh pada sistem jaminan sosial nasional.

Apalagi, di dalamnya diatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri terkait. Hal itu dianggap menimbulkan risiko tata kelola jaminan sosial rawan diintervensi.

Kemudian, UU Kesehatan menghapus penganggaran wajib/mandatory spending dari negara untuk sektor kesehatan.

"Dampaknya, masyarakat akan dirugikan dengan dikuranginya anggaran kesehatan sehingga masyarakat akan ada iuran tambahan (out of pocket) dan fasilitas kesehatan bisa makin buruk khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluat)," kata Said.

Baca juga: UU Kesehatan Baru: Perusahaan Wajib Tanggung Biaya Sakit dan Cedera Karyawan akibat Kerja

Menurut Said, hal lain yang menjadi permasalahan kaum buruh adalah dewan pengawas (dewas) unsur pekerja dan pemberi kerja dikurangi dari dua menjadi satu. Sedangkan wakil kementerian bertambah dari dua menjadi empat.

Partai Buruh beranggapan, independensi dewas bisa terganggu karena intervensi birokrasi.

"Sektor kesehatan akan menjadi lahan investasi melalui layanan mutu kesehatan," ujar Said Iqbal.

"Di sisi lain, profesi tenaga kesehatan yang terhimpun dalam organisasi profesi diragukan, dampaknya tenaga medis akan diekploitasi oleh pemilik modal atau rumah sakit dan tidak ada organisasi profesi yang menaunginya/melindunginya," katanya lagi.

Baca juga: UU Kesehatan Terbaru Atur Ketentuan Aborsi dan Pidananya, Berikut Rinciannya

Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga kesehatan (nakes) berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada 11 Juli 2023. Mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Ratusan tenaga kesehatan ini tergabung dalam sejumlah organisasi profesi, seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Mereka menilai, ada sederet masalah dalam proses penyusunan maupun substansi UU Kesehatan yang dibikin hanya dalam kurun satu tahun.