Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tebusan Rp 5 M untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Jokowi: Semua Jurus Kita Gunakan

Kompas.com - 12/07/2023, 11:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal uang tebusan Rp 5 miliar yang diminta oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai ganti untuk pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens.

Menurut Jokowi, pemerintah tidak mau berbicara banyak soal apa saja upaya yang dilakukan untuk membebaskan pilot Susi Air.

Namun, ia menegaskan bahwa semua upaya ditempuh pemerintah dalam proses pembebasan tersebut.

"Kita memang tidak mau berbicara banyak karena upaya-upaya kita tidak bisa kita sampaikan pada publik. Semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kita lakukan betul-betul titik akhirnya menghasilkan sesuatu," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Galery Nyoman Nuarta, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Pilot Susi Air Masih Disandera, Jokowi: Jangan Dilihat Diam, Pemerintah Berupaya Sangat Keras

"Tapi, tak bisa saya sampaikan upaya itu, ada upaya bawah tanah, ada upaya atas tanah," kata Jokowi lagi.

Kemudian, saat ditanya lebih lanjut mengenai perkembangan proses pembebasan Philips, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tak bisa menyampaikan keterangan.

"Tidak bisa saya sampaikan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, permintaan tebusan sebesar Rp 5 miliar dari KKB pimpinan Egianus Kogoya itu dilontarkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

Menurut Benny, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi lewat proses negosiasi.

Baca juga: Jokowi Gelar Rapat di Papua Terkait Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

Benny mengatakan, pemerintah daerah sedang menyiapkan uang yang diminta Kogoya tersebut.

"Sebetulnya, terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya. Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan, dan bahan medis," kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/6/2023).

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun, sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," ujarnya lagi.

Namun, tidak ada penjelasan terkait pemda yang dimaksud oleh Benny.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud: Terus Berproses

Sudah tiga bulan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).TPNPB-OPM via BBC Indonesia Sudah tiga bulan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyanggupi uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan Philips.

Yudo Margono berpendapat, pemenuhan uang tebusan itu merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu maupun masyarakat di sekitar.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com