Kemelut Partai Golkar, Kursi Kepemimpinan Airlangga Hartarto Digoyang Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpecahan tengah menghantui partai beringin setelah kursi kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang internalnya sendiri.

Pangkalnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (bacapres) dievaluasi.

Mereka beralasan evaluasi mesti dijalankan karena Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga tak leluasa menentukan sikap politiknya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di sisi lain, DPP Partai Golkar pasang badan. Mereka menyatakan bahwa semua kader tetap solid mendukung Airlangga bertarung di Pilpres 2024.

Desak Munaslub

Isu kemelut di internal Golkar berembus kencang setelah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memimpin rapat pleno ke-VIII di kediamannya, Minggu (9/7/2023).

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, rapat tersebut dalam rangka menyusun rekomendasi supaya hasil munas dibatalkan.

"Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar," ujar Ridwan saat dihubungi.

Menurutnya, evaluasi hasil Munas 2019 mesti dilakukan karena saat ini partai Golkar tak leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Munas yang Tetapkan Airlangga Capres Dievaluasi

Maka dari itu, sangat mungkin rekomendasi dari dewan pakar bakal berisi permintaan untuk mengganti bacapres Golkar dari Airlangga dengan figur lain.

Mekanisme tersebut bisa saja ditempuh melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Pihaknya pun membuka kemungkinan bahwa Munaslub juga bisa mengarah pada pergantian posisi ketua umum Golkar.

"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya endak sebut nama, nah itu bisa juga," ucap dia.

3 rekomendasi

Setelah menggelar rapat, Dewan Pakar Partai Golkar akhirnya mengumumkan tiga rekomendasi.

Hasilnya, dewan pakar merekomendasikan kepada Golkar untuk segera membentuk poros koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan diri sebagai bacapres 2024.

Dalam surat rekomendasi tersebut, tidak ada arahan menggelar munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Benar," ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono saat dimintai konfirmasi, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Dewan Pakar Rekomendasikan Partai Golkar Bentuk Poros Baru pada Pemilu 2024

Berdasarkan surat ini, rekomendasi diberikan semata-mata untuk menegakkan wibawa, penyelamatan, dan perjuangan membesarkan Golkar, khususnya dalam upaya meraih kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

Berikut isi tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar:

1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki "kendaraan politik" dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.

Kompak

Di sisi lain, Airlangga dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama menampik kabar adanya dorongan untuk menggelar munaslub.

Keduanya tampak kompak kendati pernah bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum pada Munas 2019.

Airlangga menyatakan bahwa rapat dewan pakar tak membahas soal dorongan untuk menggelar munaslub dan melengserkannya.

"Enggak ada, agendanya bukan itu, enggak ada itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Ketika Airlangga dan Bamsoet Kompak Tampik Isu Perpecahan di Internal Golkar...

Sementara itu, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Bamsoet enggan berkomentar banyak terkait rencana dewan pakar ini. Ia hanya menegaskan sikapnya sama dengan Airlangga, yaitu menampik adanya kabar perpecahan di internal Golkar.

"Saya senada dengan Pak Airlangga (tidak ada rencana munas),” tegas dia.

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa semua kader Golkar setia di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyatakan semua kader tetap mendukung Menko Bidang Perekonomian itu untuk maju sebagai capres.

"Seluruh elemen Golkar tetap solid dan setia kepada Ketum Golkar,” kata Dave kepada Kompas.com, Senin.

Dave mengklaim, situasi tersebut membuat kader Golkar solid dan tak ada ruang terjadinya perpecahan internal.

"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub,” ungkap dia.

Mosi tidak percaya

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Golkar dalam konfigurasi koalisi jelang Pilpres 2024.

Ketidakjelasan posisi tersebut dimanfaat sebagai celah untuk mendegradasi kepemimpinan Airlangga di internal Golkar.

"Jelas, manuver itu merupakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Airlangga yang dinilai belum bisa menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam pembentukan koalisi, sebagaimana yang dijanjikan dalam Munas Golkar sebelumnya," ujar Umam kepada Kompas.com, Selasa.

Menurut, nilai tawar Golkar saat ini dalam posisi anjlok usai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar.

"Hal itu menjadi peluang emas bagi elemen kekuatan lain di internal Golkar untuk mendegradasi dan menggergaji legitimasi kepemimpinan Airlangga," tegas dia.

(Penulis: Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, Adhyasta Dirgantara | Editor: Bagus Santosa, Novianti Setuningsih)