Saat itu Bjorka mengaku menyimpan 105.003.428 penduduk meliputi data NIK, kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan usia.
Dia bahkan memberikan contoh sebanyak 2 juta data sebagai bukti data yang dia peroleh asli.
Akan tetapi, KPU membantah terjadi kebocoran data. Mereka mengeklaim terdapat elemen yang identik dengan data lama KPU, namun format data KPU sudah berubah setelah 2008. Sehingga, data curian tidak sesuai dengan format baru milik KPU.
Baca juga: Demokrat Desak Pemerintah Beri Penjelasan soal Kebocoran 34 Juta Data Paspor
Hanya berselang 3 hari usai mengungkap kebocoran data penduduk dari KPU, Bjorka kembali membuat kejutan dengan mengeklaim menguasai data dokumen surat-menyurat yang disebut milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam kurun waktu 2019 sampai 2021.
Bjorka saat itu mengeklaim salah satu dokumen yang bocor dan diunggah sebagai sampel berasal Badan Intelijen Negara (BIN).
Menanggapi hal itu, Heru Budi Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden membantah telah terjadi peretasan.
Bjorka pernah mengaku mengambil data BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023 lalu. Saat itu dia mengeklaim berhasil mengambil data sebesar 5 GB dan dijual seharga 10.000 dollar AS dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin.
Menanggapi hal itu, BPJS Ketenagakerjaan membantah mengalami kebocoran data dan menyatakan insiden itu bukan terjadi dari pihaknya.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan melakukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terkait insiden itu.
Baca juga: Darurat Keamanan Siber: Dugaan Kebocoran Data Paspor Indonesia
Dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI itu sebelumnya disampaikan di media sosial Twitter pada Rabu (5/7/2023), oleh Teguh Aprianto yang merupakan pendiri Ethical Hacker Indonesia melalui akun @secground.
Menurut Teguh, Bjorka mengeklaim mengambil 34,9 juta data paspor WNI dalam kondisi terkompres sebesar 4 GB.
Data itu dijual oleh Bjorka seharga 10.000 dollar Amerika Serikat. Bjorka juga membagikan 1 juta data itu sebagai sampel bagi yang berminat.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, peladen (server) Imigrasi berada di Pusat Data Nasional (PDN), yang dikelola Kemenkominfo.
Baca juga: Soal 34 Juta Data Paspor Bocor, Dirjen Imigrasi: Server-nya di PDN Milik Kominfo
“Server imigrasi di PDN (pusat data nasional) milik Kominfo,” kata Silmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/7/2023).
Sementara itu, Kominfo menyatakan masih menelusuri dugaan kebocoran dugaan data paspor itu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, tim yang terdiri dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.
"Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/7/2023) malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.