Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X DPR Sebut Kemenpora Tak Punya Anggaran untuk World Beach Games 2023

Kompas.com - 06/07/2023, 23:10 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tak memiliki anggaran Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOC) World Beach Games 2023.

Maka dari itu, ia tak kaget jika gelaran tersebut batal karena alasan tak ada anggaran dari pemerintah.

“Belum ada dipa anggaran Kemenpora menyangkut anggaran untuk beach game ini,” sebut Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Baca juga: Ketua Komisi X DPR Sayangkan World Beach Games 2023 Gagal Digelar

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI juga tak pernah membahas soal dana Rp 466 miliar yang disebut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, disiapkan untuk gelaran kompetisi kelas dunia tersebut.

“Angka-angka itu belum pernah dibahas oleh Komisi X, artinya memang ini belum ada anggaran untuk World Beach Games,” ucap dia.

Terakhir, ia menekankan bakal memanggil Dito untuk mengevaluasi batalnya ANOC World Beach Games 2023.

Sebab, ini kali kedua pemerintah gagal menyelenggarakan gelaran olahraga internasional setelah Piala Dunia U-20.

Baca juga: Respons Wapres Usai Bali Batal jadi Tuan Rumah World Beach Games

“Kita diskusikan dan memastikan kenapa ini terjadi. Jangan sampai terulang kembali, karena kan ada event-event internasional lagi dan sudah dua kali (pemerintah gagal),” tuturnya.

Diketahui ANOC tiba-tiba mengumumkan bahwa gelaran World Beach Games yang bakal diadakan di Bali, batal.

Dalam keterangannya disebutkan, kegagalan itu diakibatkan oleh ketidakjelasan biaya dari pemerintah Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com