Data 34 Juta Paspor WNI Bocor Dianggap Kesalahan Konyol

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, peladen (server) Imigrasi berada di Pusat Data Nasional (PDN), yang dikelola Kemenkominfo.

“Server imigrasi di PDN (Pusat Data Nasional) milik Kominfo,” kata Silmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Sementara itu, Kominfo menyatakan masih menelusuri dugaan kebocoran dugaan data paspor itu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, tim yang terdiri dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.

Baca juga: Darurat Keamanan Siber: Dugaan Kebocoran Data Paspor Indonesia

"Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/7/2023) malam.

Peretas Bjorka juga beberapa kali mengaku berhasil mengambil data milik sejumlah lembaga di Indonesia dan dijual melalui situs Breached Forum.

Peretas Bjorka pernah mengaku membocorkan 26 juta data pelanggan penyedia jasa internet IndiHome pada 20 Agustus 2022.

Rincian informasi yang diduga milik pelanggan IndiHome berisi domain, platform, browser, URL, Google keyword, IP, resolusi layar, lokasi pengguna, e-mail, gender, nama, NIK, dan sebagainya.

Setelah itu, Bjorka mengeklaim menguasai 1,3 miliar data pengguna kartu seluler Indonesia yang terkompresi sebesar 18 GB. Data itu dia jual seharga Rp 745 juta dengan mata uang kripto Bitcoin atau Ethereum melalui situs yang sama.

Baca juga: Soal 34 Juta Data Paspor Bocor, Dirjen Imigrasi: Server-nya di PDN Milik Kominfo

Bjorka kembali berulah dengan membocorkan data 105 juta penduduk Indonesia. Dia mengeklaim sumber kebocoran berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bjorka pernah mengaku mengambil data BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023 lalu. Saat itu dia mengeklaim berhasil mengambil data sebesar 5 GB dan dijual seharga 10.000 dollar AS dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin.

Menanggapi hal itu, BPJS Ketenagakerjaan membantah mengalami kebocoran data dan menyatakan insiden itu bukan terjadi dari pihaknya.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan melakukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terkait insiden itu.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Icha Rastika)