Jokowi Ingatkan Kemenhan hingga BIN soal Belanja Barang yang Capai Rp 29,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar berhati-hati dalam membeli barang-barang.

Sebab, angka pembelian barang di empat lembaga negara tersebut mencapai Rp 29,7 triliun.

Kepala Negara membandingkan dengan belanja untuk jalan, irigasi, dan bendungan senilai Rp 23,5 triliun.

"Yang paling penting perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang-barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, Kejaksaan karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp 29,7 triliun," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan sidang kabinet paripurna evaluasi pelaksanaan APBN 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Deretan Alutsista yang Dibeli Menhan Prabowo, dari Jet Tempur hingga Kapal Selam

"Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan di angka Rp 23,5 triliun. Kenapa saya sampaikan ini karena ini berdampak pada pemeliharaan perawatan, pasti itu," kata dia.

Jokowi menjelaskan, untuk pemeliharaan jalan, irigasi, dan bendungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah tampak sekitar Rp 14,9 triliun.

Sementara itu, untuk pemeliharaan dari empat kementerian dan lembaga yang disebutkannya di atas sebesar Rp 21,5 triliun.

Dengan demikian, menurut Jokowi, kondisi pembelian dan pemeliharaan ini perlu dilihat lebih detail agar APBN Indonesia tetap sehat.

Baca juga: Menengok Anggaran Alutsista Kemenhan di Bawah Pimpinan Prabowo

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung perihal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2023 yang masih di atas 5 persen.

Dengan demikian, selama enam kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen.

Kemudian, Bank Dunia per 1 Juli 2023 juga kembali memasukkan Indonesia dalam kategori growth upper middle income countries.

"Ini (karena) proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke growth lower income countries di tahun 2020 karena pandemi," tambah Kepala Negara.

Baca juga: Sampaikan Pesan Jokowi, Menhan Prabowo Subianto Sebut Anggaran Alutsista Terbesar dalam Sejarah

Meski demikian, Jokowi juga mengingatkan bahwa situasi yang dihadapi Indonesia pada paruh kedua 2023 ini tidak mudah.

Menurut dia, ada sejumlah kondisi global yang harus diwaspadai Pemerintah Indonesia.

"Situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal. Lingkungan global yang masih tidak stabil pertama, kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung," ujar Jokowi.

"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Kelihatan ekspor kita menurun," lanjut dia.

Kemudian, kata Jokowi, berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global.

Kepala Negara menjelaskan, dari segi angka perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dipaparkan oleh IMF sebesar 2,8 persen, Bank Dunia sebesar 2,1 persen dan OECD sebesar 2,6 persen.

Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga global dan inflasi global yang diperkirakan akan relatif tinggi.

Baca juga: Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Selanjutnya, kata Jokowi, ada kondisi fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral.

"Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal harus menjadi perhatian kita semua yang pertama, fokus, dan waspada akan potensi krisis," ucap Jokowi.

"Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat," tambah Kepala Negara.