Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Keluhan Jemaah Haji Banyak Sekali, Kemenag Harus Protes Keras

Kompas.com - 01/07/2023, 20:12 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, Kementerian Agama (Kemenag) harus melayangkan protes keras kepada penyedia layanan haji atau disebut masyariq dari pemerintah Arab Saudi.

Sebab, banyak sekali jamaah haji yang mengeluhkan pelayanan yang didapat selama berada di sana, mulai dari makanan hingga transportasi.

Adapun Yandri sedang berada di Arab Saudi dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.

"Kita harus meminta Kemenag untuk mengajukan protes keras kepada masyariq yang kita anggap lalai. Dalam artian dalam hal supply makanan, minuman, termasuk pengadaan bus dan lain-lain, karena memang stuck di Muzdalifah untuk menuju Mina," ujar Yandri saat dihubungi, Jumat (30/6/2023).

Baca juga: Ada Jemaah Haji Tidur di Luar Tenda, Kemenag Evaluasi Kasur Maktab

Yandri menjelaskan, di Mina saja, dirinya mendapati adanya infrastruktur yang tidak layak seperti air keran bocor.

Walhasil, ada air kotor yang tumpah ke tenda jamaah sampai ke jamaah haji khusus.

Dia menduga Masyariq tidak profesional dalam memberikan pelayanan, sehingga perlu diprotes keras.

"Jadi kita minta Kemenag untuk mengajukan protes tertulis. Dan saya bahkan lebih maju lagi, kita bisa mengklaim kepada masyariq itu untuk mengembalikan sejumlah kontrak atau keuangan yang sudah kita bayarkan ke masyariq karena memang tidak sesuai dengan kontrak yang mereka janjikan," tuturnya.

"Jadi ada semacam protes keras sekaligus kita minta masyariq untuk bertanggungjawab terhadap kericuhan atau ketidaknyamanan para jamaah selama di Armuzna," sambung Yandri.

Baca juga: Jalur ke Mahbas Jin Macet, Sebagian Jemaah Haji Pilih Jalan Kaki

Yandri mendesak Kemenag segera melayangkan protes kepada masyariq tanpa keraguan sedikitpun.

Menurutnya, keterlambatan makanan, pengangkutan bus, hingga tenda yang over kapasitas merupakan bukti masyariq tidak profesional.

"Banyak tenda-tenda kita yang harus ditempati oleh jamaah Indonesia ternyata sudah diisi oleh jamaah lain. Dan ini perlu ditertibkan menurut saya," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) melayangkan protes ke penyedia layanan di Arafah-Mina-Muzdalifah (Armina), Mashariq. Sebab, ada beberapa kendala termasuk makanan jemaah haji yang tidak terdistribusi dengan baik.

Masalah lainnya, pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan sehingga jemaah terlantar. Kemudian, potensi ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah.

Baca juga: Puan Minta Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dievaluasi Usai Disorot Karena Banyak Kekurangan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyesalkan kelambanan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji di Muzdalifah dan Mina.

"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," kata Hilman di Mekkah, dikutip dalam siaran pers, Jumat (30/6/2023).

Protes keras disampaikan ke Mashariq karena penyediaan layanan Armina sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.

Mekanisme ini disebut juga dilakukan oleh semua negara, proses penyediaan layanan dalam skema kemitraan dengan otoritas Mashariq.

Oleh karena itu, Hilman berharap pelayanan jauh lebih baik ke depannya.

Baca juga: Saat Ganjar Ceritakan Momen Spiritualnya Beribadah Haji ke Puan Maharani

"Di Armina, sepenuhnya penyediaan layanan dilakukan Mashariq. Karenanya, kita minta agar semua hak jemaah haji Indonesia bisa diberikan dengan baik," ujar Hilman.

Hilman juga minta Mashariq dapat mengambil keputusan cepat dalam mengantisipasi setiap potensi munculnya masalah.

Dengan begitu, potensi masalah yang ada bisa segera diselesaikan dan tidak merugikan jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah.

"Mashariq tentu tahu kalau Indonesia adalah jemaah haji terbesar. Mestinya ada skema mitigasi yang lebih komprehensif dan cepat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com