Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Endemi Covid-19, Masyarakat yang Sakit atau Bergejala Harus Tetap Pakai Masker

Kompas.com - 22/06/2023, 12:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengingatkan masyarakat yang dalam kondisi sakit tetap mengenakan masker saat berada di publik.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban menjaga kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

“Pemerintah menganjurkan untuk tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau beisiko penyakit Covid-19 seperti pilek, batuk, dan bersin,” ujar Wiku dalam konferensi pers YouTube BNPB, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Indonesia Masuk Endemi, Satgas Imbau Lansia dan Pemilik Komorbid Tetap Booster Vaksinasi Covid-19

Menurut Wiku, status endemi Covid-19 di Indonesia bukan berarti menandakan virus Covid-19 sudah hilang, melainkan hanya menandakan penyebaran virus tersebut sudah menurun.

Oleh karenanya, pemerintah juga berharap protokol kesehatan (prokes) yang sudah diterapkan selama masa pandemi di tiga tahun terakhir ini bisa menjadi kebiasaan masayarakat.

Dia juga mengingatkan pengelola fasilitas publik tetap melakukan upaya preventif untuk pengendalian Covid-19, meskipun penularannya sudah rendah.

“Dengan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang selalu kita terapkan selama 3 tahun ke belakang, seharusnya masyarakat sudah terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kegiatan sehari-hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wiku mengatakan keadaan kedaruratan seperti Covid-19 masih berpeluang kembali terjadi mengingat adanya potensi perubahan kondisi kesehatan, kondisi sosial, kondisi alam, dan kondisi lingkungan di tingkat nasional dan global.

Baca juga: Satgas: Endemi Bukan Berarti Penyakit Covid-19 Hilang

Jika hal ini kembali terjadi di masa depan, pemerintah meminta soliditas dan gotong-royong masyarakat dalam penanganan kedaruratan baik di tingkat pusat dan daerah dalam satu komando.

“Kepada seluruh masyarakat diminta untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan saat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara aktif,” kata Wiku.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Dinyatakan Berakhir, IDI Beri 3 Catatan Penting untuk Masa Endemi

“Pemerintah tetap siaga dalam menghadapi potensi kedaruratan di masa yang akan datang dengan selalu meningkatkan kemampuan mendeteksi mencegah dan menanggulangi bencana,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com