Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Masuk Endemi, Satgas Imbau Lansia dan Pemilik Komorbid Tetap "Booster" Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 22/06/2023, 11:49 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mengimbau masyarakat tetap mendapatkan vaksinasi booster dosis kedua, meski Indonesia sudah berstatus endemi sejak 21 Juni 2023.

Hal ini secara khusus ditekankan terhadap masyarakat rentan yang memiliki komorbid dan lansia.

“Diharapkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster kedua terutama untuk masyarakat yang rentan seperti lansia dan penderita komorbid,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di YouTube BNPB, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Satgas: Endemi Bukan Berarti Penyakit Covid-19 Hilang

Wiku mendorong masyarakat untuk mendapatkan vakasinasi di gerai vaksinasi terdekat, khususnya bagi yang belum melakukan vaksin sampai booster dosis kedua.

Lebih lanjut, masyarakat juga diminta tetap menjaga imunitas tubuh dan menjaga herd imunity. Selain juga meminta masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sebab, status endemi tidak menandakan virus Covid-19 sudah hilang, melainkan hanya menandakan penyebaran virus tersebut sudah menurun.

“Ke depannya tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting untuk saling menjaga dan saling melindungi supaya tidak tertular Covid-19,” teranganya.

Selain itu, Wiku mengatakan, pemerintah masih akan menjamin pengobatan pasien yang terkena Covid-19 di era endemi saat ini.

Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci aspek pengobatan apa saja yang akan ditanggung pemerintah.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Dinyatakan Berakhir, IDI Beri 3 Catatan Penting untuk Masa Endemi

“Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien Covid-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia melalui YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (21/6/2023).

Sejumlah pertimbangan yang dijadikan pemerintah sebelum resmi melakukan pencabutan status pandemi di antaranya angka konfirmasi harian kasus Covid-19 mendekati nihil, hasil survey menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19.

Baca juga: Ingatkan Endemi Bukan Berarti Covid-19 Tidak Ada, IDI: Tetap Ada, tapi Terkendali

Kemudian, WHO juga telah mencabut status public health emergency of internasional concern.

Meski begitu, Jokowi tetap meminta masyarakat tetap berhati-hati.

"Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih," tegas Jokowi.

"Tentunya dengan keputusan ini pemeirntah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com