Indonesia Pilih Tak Hadiri Undangan Thailand yang Ingin Bertemu Junta Myanmar

Lebih lanjut Ngurah menjelaskan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini konsisten menjalankan mandat 5PC. Tercatat dalam lima bulan, Indonesia sudah melakukan lebih dari 75 engagements dengan berbagai pihak di Myanmar.

Pendekatan juga melibatkan Dewan Administrasi Negara (SAC), Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), dan pihak lainnya. Pendekatan serupa juga telah dilakukan usai KTT ke-42 di Labuan Bajo tahun ini.

Ia lantas menyatakan, isu pendekatan bukan lagi persoalan karena sudah dilakukan secara terus menerus. Ia pun menampik bahwa tidak ada pendekatan usai KTT ke-42 di Labuan Bajo dilaksanakan.

Baca juga: Kemenlu: 45 WNI Jadi Korban Perusahaan Online Scam di Laos, Paspor Mereka Ditahan

"Kita diundang, tapi jangan ditanya mengapa kita tidak hadir. Indonesia bukan tidak melakukan apa-apa. Indonesia terus melakukan, termasuk engagement," jelas dia.

Diberitakan, pemerintah Thailand pada Senin (19/6/2023), membenarkan menjadi tuan rumah pertemuan untuk membahas usul junta Myanmar bisa dilibatkan lagi dalam forum yang diadakan ASEAN.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan, pembicaraan diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.

"Kami menderita lebih dari yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat serta perbatasan laut," kata Prayuth kepada wartawan.

"Itulah mengapa pembicaraan diperlukan. Ini bukan tentang memihak,” tambahnya, sebagaimana diberitakan Reuters.

Baca juga: Kemenlu: 30 WNI Terjerat Judi Online di Malaysia, 1 Orang Jalani Proses Hukum

Sebelumnya pasca KTT ke-42, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.

Jokowi menyampaikan, kesatuan ASEAN sangat penting. Hal ini dia sampaikan pula di depan para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-42.

Menurutnya tanpa kesatuan, akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Ia pun yakin, tidak satu pun negara ASEAN menginginkan hal tersebut.

"Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar," kata Jokowi di Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Baca juga: Kemenlu Sebut Upaya Pencarian Terbatas Awak Kapal Hilang di Samudera Hindia Berakhir Besok

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.