Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipingit PKB, Muhaimin Iskandar Tak Akan Bertemu Tokoh Politik Sebelum Deklarasi

Kompas.com - 19/06/2023, 19:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut tidak dapat bertemu tokoh politik jelang Pemilu 2024 sebelum deklarasi pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) oleh koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Hal tersebut dikarenakan pria yang akrab disapa Cak Imin itu sudah "dipingit" oleh partainya, sebagaimana amanat hasil rapat pleno DPP PKB.

"Ya secara otomatis berarti enggak bisa ketemu dengan yang lain. Namanya dipingit kan enggak boleh ketemu pengantin yang lain," kata Wakil Ketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan pada Senin (19/6/2023).

Jazilul mengatakan, diperlukan rapat pleno lagi agar Muhaimin Iskandar bisa bertemu dengan elite politik lain.

Rapat pleno itu diperlukan untuk mencabut hasil rapat sebelumnya yang memutuskan Cak Imin dipingit.

Baca juga: PKB Kembali Tegaskan Muhaimin Harus Capres atau Cawapres 2024

Namun, menurut Jazilul, Muhaimin Iskandar masih dapat berkomunikasi menggunakan teknologi informasi.

Lebih lanjut, PKB mengaku tidak khawatir dipingitnya Muhaimin membuat elektabilitas yang bersangkutan melorot jelang Pemilu 2024.

Jazilul mengatakan bahwa para bakal calon anggota legislatif dari PKB akan bekerja keras mempromosikan Muhaimin di daerah pemilihan masing-masing.

"Nah pengurus DPP memutuskan Cak Imin dipingit, yang bekerja biar caleg, biar pengurus," ujar Jazilul.

Baca juga: PKB: Muhaimin Dipingit, Tak Akan Bicara Pilpres hingga Deklarasi

Ia lantas mengklaim, dipingitnya Muhaimin berarti yang bersangkutan sudah dipastikan menjadi "pengantin" pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Jazilul menegaskan bahwa "mempelai" Muhaimin nanti merupakan rekan sekoalisi, yakni Partai Gerindra.

"Sudah ada pasangannya, sekarang dipingit. Kita kan koalisinya dengan Gerindra, ya siapa lagi (pasangan Muhaimin) kalau bukan Pak Prabowo?" kata Jazilul.

Baca juga: Muhaimin Temui Jokowi: Lapor Perkembangan Koalisi PKB-Gerindra

Meskipun demikian, Jazilul membantah apabila keputusan memingit Muhaimin merupakan keputusan bersama dengan Gerindra.

"Ini kan keputusan PKB, bukan keputusan bersama Gerindra," ujarnya.

Jazilul kemudian memastikan bahwa Muhaimin Iskandar maju dalam Pilpres 2024 sebagaimana diamanatkan PKB dalam Muktamar Bali pada 2019 silam.

Menurutnya, PKB menutup pintu seandainya ada kandidat lain yang menggeser Muhaimin Iskandar dari kontestasi tahun depan.

"Ya namanya dipingit ya jadi pengantin, dipingit jadi apa? Dipingit ya jadi pengantin. Dipastikan bahwa Pak Muhaimin pengantin," ujar Jazilul.

Baca juga: PKB: Muhaimin Dipingit karena Sudah Ada Pasangan, Siapa Lagi kalau Bukan Prabowo?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com