Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Kembali Tegaskan Muhaimin Harus Capres atau Cawapres 2024

Kompas.com - 19/06/2023, 12:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menegaskan bahwa ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, harus menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

"Tadi juga sempat diskusi panjang, pengurus DPP, yang akhirnya tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali (2019) yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden," kata Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori, kepada wartawan di sela rapat pleno yang digelar DPP, Senin (19/6/2023).

"Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif," lanjut dia.

Baca juga: PKB Kembali Singgung Komitmen Gerindra dalam Koalisi

Sebagai informasi, PKB sudah meneken kerja sama sejak Agustus 2022 dengan Partai Gerindra dan menandatangani piagam deklarasi koalisi.

Salah satu poin dalam deklarasi itu adalah, capres-cawapres yang akan diusung koalisi bakal ditentukan bersama oleh Muhaimin bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sejauh ini, Yusuf mengatakan, komunikasi PKB dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tetap berjalan.

Adapun KKIR memang belum mendeklarasikan capres-cawapres mereka. Prabowo ada di posisi terkuat sebagai kandidat bakal capres menilik elektabilitasnya yang moncer menurut hasil survei berbagai lembaga baru-baru ini.

Sementara itu, elektabilitas Muhaimin untuk kursi RI 2 tak begitu mentereng. Kemudian, isu kedekatan Gerindra dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun mencuat.

Golkar sejauh ini bersikukuh agar ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, bisa ikut kontestasi. Sementara itu, PAN sejauh ini kerap meng-endorse nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres jika membentuk koalisi.

Baca juga: PKB Terbuka jika PAN Ingin Masuk Koalisi KIR

Yusuf mengungkapkan, PKB belum membahas opsi alternatif seandainya Golkar dan PAN jadi bergabung ke dalam koalisi yang terbangun bersama Gerindra, serta Muhaimin tak terpilih sebagai capres maupun cawapres.

"Kita tidak ada bahasan sampai ke situ," kata dia.

Di samping menegaskan kandidasi Muhaimin, PKB juga menyatakan lewat rapat pleno hari ini bahwa Wakil Ketua DPR RI itu tidak akan bicara soal Pilpres 2024 kepada publik.

"Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, dipingit (dalam arti) tidak boleh berbicara soal pilpres," kata Yusuf.

Menurut dia, pernyataan-pernyataan PKB soal Pilpres 2024 cukup didelegasikan oleh Muhaimin kepada pengurus DPP. Yusuf mengibaratkan Muhaimin sebagai pengantin pada Pilpres 2024.

"Dalam tradisi Jawa, pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap. Oleh para kiai dan Dewan Syura DPP, Gus Muhaimin diminta tidak bicara soal pilpres," jelas Yusuf.

Baca juga: PDI-P Dekati PKB, Gerindra: Prabowo dan Muhaimin Saling Percaya

PKB yakin, Muhaimin tak akan tersisih sebagai kandidat capres-cawapres. Yusuf mengeklaim, deklarasi capres-cawapres oleh KKIR tidak lama lagi.

"Ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ucap Yusuf.

"Pengantin itu kan sudah jelas ada calonnya, tinggal siraman, mempersiapkan hal-hal spiritual," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com