Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Muhaimin "Dipingit", Tak Akan Bicara Pilpres hingga Deklarasi

Kompas.com - 19/06/2023, 13:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, akan "dipingit" sebelum deklarasi pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) dideklarasikan.

Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori menegaskan bahwa Muhaimin tidak akan bicara soal Pilpres 2024 kepada publik.

Menurut dia, hal ini berdasarkan rapat pleno yang digelar DPP PKB sejak pagi tadi.

"Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit--kalau bahasa Jawa--dipingit (dalam arti) tidak boleh berbicara soal pilpres," kata Yusuf kepada wartawan, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Hasto Ungkap Megawati Akan Bertemu Airlangga dan Cak Imin jika Keduanya Sepakat Dukung Ganjar

Menurut dia, pernyataan-pernyataan PKB soal Pilpres 2024 cukup didelegasikan oleh Muhaimin kepada pengurus DPP.

Yusuf mengibaratkan Muhaimin sebagai pengantin pada Pilpres 2024.

"Dalam tradisi Jawa, pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap. Oleh para kiai dan Dewan Syura DPP, Gus Muhaimin diminta tidak bicara soal pilpres," jelas Yusuf.

Sebagai informasi, PKB memang bersikukuh agar Muhaimin bisa turut berkontestasi pada Pilpres 2024, baik untuk mengejar kursi RI-1 maupun RI-2.

Baca juga: Gerindra: Kandidat Terkuat Cawapres Prabowo Masih Cak Imin, Bukan Gibran

Hal ini juga menjadi hasil Muktamar Bali yang diselenggarakan PKB dan kembali dikuatkan dalam rapat pleno hari ini, bahwa Muhaimin harus menjadi cawapres atau capres.

Sejauh ini, PKB membangun kerja sama politik dengan Partai Gerindra yang menjagokan ketua umumnya, Prabowo Subianto, lewat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Sampai sekarang, KKIR belum menetapkan capres-cawapres, dengan situasi Prabowo memiliki elektabilitas moncer pada hasil survei berbagai lembaga belakangan ini.


PKB yakin, Muhaimin tak akan tersisih.

"Ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ucap Yusuf.

"Pengantin itu kan sudah jelas ada calonnya, tinggal siraman, mempersiapkan hal-hal spiritual," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com