Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Indonesia Sedang Berupaya Akuisisi Pesawat Tempur Mirage 2000-9 Milik UEA

Kompas.com - 19/06/2023, 18:26 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia sedang berupaya mengakuisisi pesawat tempur Mirage 2000-9 milik Uni Emirat Arab (UEA). 

“Emirat juga punya Mirage, jenisnya Mirage 2000-9, ini kita akan segera kirim tim negosiasi,” tutur Prabowo di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Soal Kedatangan Jet Tempur Mirage dari Qatar, Prabowo: Paling Lama 24 Bulan Usai Kontrak Efektif

Kendati demikian, Prabowo tidak menyebutkan jumlah pesawat yang berencana diakuisisi.

Dia menambahkan, tugas tim negosiasi itu nantinya meyakinkan pemerintah UEA agar Mirage 2000-9 bersedia diakuisisi Indonesia.

“Karena kita harus yakinkan mereka bersedia untuk kita akuisisi, saya kira demikian,” kata Prabowo.

Diketahui, Kemenhan memutuskan membeli pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara (AU).

Dalam dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 Euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Direncanakan, pesawat tempur Mirage 2000-5 itu akan ditempatkan di Skadron Udara (Skadud) 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Materiil kontrak meliputi 12 unit Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar (9 Single Seat and 3 Double Seat, 14 Engine and T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, A/C Delivery, FF & Insurance, Support Service tiga tahun).

Kontrak itu juga termasuk pelatihan pilot dan teknisi serta persenjataan.

Baca juga: Prabowo Sebut Mirage Bekas Qatar Masih Bisa Beroperasi 15-20 Tahun Lagi

Dalam siaran pers Kemenhan, jet tempur pabrikan Dassault Aviation, Perancis itu akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif. Sementara kontrak efektif tersebut, kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar, terjadi pada Mei 2023.

“Itu paling lama (24 bulan), kita harapkan lebih cepat lah,” ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com