Nasdem Anggap Biasa Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menganggap biasa kadernya yang menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementan.

"Bagi Nasdem tentu saja hal itu dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja, karena namanya juga dugaan, dipanggil, semua warga negara juga bisa dipanggil oleh penegak hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem, Dedy Ramanta, Jumat (16/6/2023).

Ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus tersebut memang ranah KPK. Nasdem mengaku terbuka agar KPK melaksanakan pekerjaan sesuai ranahnya

"Nasdem kemarin kan dihibahkan di kabinet Jokowi bekerja total untuk mem-back up pemerintahan Jokowi," ujar dia.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Minta Publik Tak Buru-Buru Simpulkan Kasus yang Dibidik KPK di Kementan

"Kemudian ketika tata laksana pemerintahan itu terjadi hal yang mungkin diduga atau dianggap atau ditemukan hal yang tidak sesuai, saya kira hal itu memang murni ranah hukum. Dikerjakan saja," imbuh Dedy.

Ia mengatakan, Syahrul tidak akan pergi atau menghindari pemanggilan lembaga antirasuah itu selama jadwal pemanggilan tidak berbenturan dengan agenda kenegaraan.

Nasdem meyakini Syahrul bersih dari dugaan terlibat kasus tersebut dan pemanggilannya bukan hal serius.

"Kami menganggap Pak Syahrul Yasin Limpo bekerja dengan baik," tutup Dedy.

Baca juga: Lagi di India, Mentan Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Panggilan KPK

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengungkap obyek penyelidikan tersebut.

KPK tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut informasi mengenai kasus di Kementan karena dikhawatirkan akan membahayakan penyelidikan.

Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari puluhan orang termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di Kementan.

KPK juga sudah memiliki bahan keterangan sebagai calon barang bukti,” kata Ali.

KPK kemudian menjadwalkan permintaan keterangan dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo besok, Jumat (16/5/2023).

"Iya segera diundang untuk permintaan keterangan,” tutur Ali.