Salin Artikel

PKB Kembali Tegaskan Muhaimin Harus Capres atau Cawapres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menegaskan bahwa ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, harus menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

"Tadi juga sempat diskusi panjang, pengurus DPP, yang akhirnya tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali (2019) yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden," kata Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori, kepada wartawan di sela rapat pleno yang digelar DPP, Senin (19/6/2023).

"Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif," lanjut dia.

Sebagai informasi, PKB sudah meneken kerja sama sejak Agustus 2022 dengan Partai Gerindra dan menandatangani piagam deklarasi koalisi.

Salah satu poin dalam deklarasi itu adalah, capres-cawapres yang akan diusung koalisi bakal ditentukan bersama oleh Muhaimin bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sejauh ini, Yusuf mengatakan, komunikasi PKB dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tetap berjalan.

Adapun KKIR memang belum mendeklarasikan capres-cawapres mereka. Prabowo ada di posisi terkuat sebagai kandidat bakal capres menilik elektabilitasnya yang moncer menurut hasil survei berbagai lembaga baru-baru ini.

Sementara itu, elektabilitas Muhaimin untuk kursi RI 2 tak begitu mentereng. Kemudian, isu kedekatan Gerindra dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun mencuat.

Golkar sejauh ini bersikukuh agar ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, bisa ikut kontestasi. Sementara itu, PAN sejauh ini kerap meng-endorse nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres jika membentuk koalisi.

Yusuf mengungkapkan, PKB belum membahas opsi alternatif seandainya Golkar dan PAN jadi bergabung ke dalam koalisi yang terbangun bersama Gerindra, serta Muhaimin tak terpilih sebagai capres maupun cawapres.

"Kita tidak ada bahasan sampai ke situ," kata dia.

Di samping menegaskan kandidasi Muhaimin, PKB juga menyatakan lewat rapat pleno hari ini bahwa Wakil Ketua DPR RI itu tidak akan bicara soal Pilpres 2024 kepada publik.

"Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, dipingit (dalam arti) tidak boleh berbicara soal pilpres," kata Yusuf.

Menurut dia, pernyataan-pernyataan PKB soal Pilpres 2024 cukup didelegasikan oleh Muhaimin kepada pengurus DPP. Yusuf mengibaratkan Muhaimin sebagai pengantin pada Pilpres 2024.

"Dalam tradisi Jawa, pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap. Oleh para kiai dan Dewan Syura DPP, Gus Muhaimin diminta tidak bicara soal pilpres," jelas Yusuf.

PKB yakin, Muhaimin tak akan tersisih sebagai kandidat capres-cawapres. Yusuf mengeklaim, deklarasi capres-cawapres oleh KKIR tidak lama lagi.

"Ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ucap Yusuf.

"Pengantin itu kan sudah jelas ada calonnya, tinggal siraman, mempersiapkan hal-hal spiritual," lanjutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/19/12223911/pkb-kembali-tegaskan-muhaimin-harus-capres-atau-cawapres-2024

Terkini Lainnya

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke