Menunggu Gebrakan Tim Reformasi Hukum

Selain itu, masalah akut pada kultur aparatur kita. Perlu langkah ekstra untuk mengubahnya.

Kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah melembaga membutuhkan penanganan luar biasa untuk mengubahnya.

Sementara kita melihat sering muncul perbedaan antara Menko Polhukam dengan lembaga-lembaga lainnya seperti DPR dan Kementerian Keuangan, misalnya.

Untuk itu, kultur yang telah akut harus menjadi perhatian serius dalam menjalankan langkah yang akan diambil oleh tim percepatan reformasi hukum ini.

Tantangan lainnya adalah soal waktu yang dimiliki oleh tim percepatan reformasi hukum. Mengingat waktu yang relatif singkat hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2024, maka tim harus menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

Tidak kalah pentingnya, karena sudah memasuki tahun politik, jangan sampai tim percepatan reformasi hukum ini terkontaminasi berbagai kepentingan politik dari pihak manapun.

Tim ini harus menjadi solusi atas berbagai macam problem persoalan bangsa, utamanya di bidang hukum. Dengan demikian diharapkan keberadaan tim ini tetap independen, tidak memihak dan mewakili kepentingan politik manapun.

Peluang

Ekspektasi besar publik terhadap tim reformasi hukum tersebut harus dibarengi dengan kinerja dan langkah riil yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Publik sangat tidak berharap tim ini hanya sebagai pajangan. Bahkan ekstremnya jangan sampai tim ini hanya dijadikan sebagai alat untuk membungkam para tokoh yang menjabat di dalamnya.

Publik yakin tim tersebut akan bekerja dengan profesional sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, sehingga tegaknya hukum dan keadilan benar-benar dapat dirasakan.

Publik sangat berharap kepada orang-orang kredibel yang mengisi tim percepatan reformasi hukum ini bekerja dengan profesional dan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim senantiasa berpegang teguh pada prinsip kepentingan masyarakat luas.

Harapan publik tentunya tim tidak hanya menjadi tukang stempel pemerintah dalam melancarkan programnya yang tidak proterhadap pembangunan hukum yang berkesinambungan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kemanfaatan.