Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak "The Ruling Party", PDI-P dan Demokrat Diyakini Menang jika Berkoalisi pada Pilpres 2024

Kompas.com - 14/06/2023, 12:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat punya kans besar untuk menang jika berkoalisi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, keduanya sama-sama pernah juara di panggung pilpres. PDI-P menang dua kali berturut-turut pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Sedangkan Demokrat unggul dua periode sebelumnya, tepatnya pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009.

“Sebagai kedua partai yang pernah memenangi pilpres dan menjadi partai penguasa (the ruling party), maka bersatunya PDI-P dan Partai Demokrat bisa menghadirkan mesin politik nasionalis yang sangat efektif untuk memenangkan Pilpres 2024,” kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2023).

Baca juga: Puan Mau Temui AHY, Demokrat Siapkan Karpet Biru untuk PDI-P

Namun demikian, menurut Umam, dengan jejak rivalitas Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sulit menyatukan kedua partai di panggung pilpres.

Sejauh ini pun, belum ada tanda-tanda yang menguatkan kemungkinan duet bakal calon presiden (capres) PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jika PDI-P dan Demokrat tampak hangat beberapa waktu belakangan, menurut Umam, itu bukan karena keduanya ingin menjodohkan Ganjar dan AHY, melainkan sebagai investasi politik PDI-P untuk mengantisipasi pemilu presiden putaran kedua.

“Komunikasi PDI-P dan Demokrat ini bisa dimaknai sebagai investasi politik PDI-P untuk membangun jembatan kolaborasi guna mengantisipasi pilpres putaran kedua nantinya,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan Puan-AHY, PDI-P: Kami Punya Etika, Tak Akan Bubarkan Koalisi

Merujuk survei sejumlah lembaga mengenai elektabilitas kandidat capres, Umam mengatakan, kemungkinan hanya ada dua nama yang melaju ke putaran kedua pilpres, yakni bakal Ganjar Pranowo dan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sementara, Anies Baswedan, bakal capres yang diusung Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diperkirakan akan tumbang, mengingat angka elektoralnya yang tertinggal di belakang dua pesaingnya.

Membaca situasi tersebut, PDI-P melakukan penjajakan ke Demokrat, berharap dapat bekerja sama sehingga mampu mendulang dukungan dari pemilih partai bintang mercy itu jika terjadi pilpres dua putaran.

“PDI-P mencoba mendekati Demokrat untuk menggalang dukungan swing voters yang akan menentukan kemenangan akhir di putaran kedua nantinya,” tutur Umam.

Sebagaimana diketahui, hubungan Demokrat dan PDI-P tampak menghangat baru-baru ini. Kedekatan itu bermula dari Puan Maharani yang menyebut sosok AHY sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Mulanya, gagasan tersebut ditolak oleh AHY. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung SBY itu bilang, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Lampu Hijau Megawati dan SBY Akhirnya Buka Pintu Komunikasi PDI-P dengan Demokrat...

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga tetus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata dia.

Namun, bermula dari bursa cawapres itu, perang dingin PDI-P dan Demokrat justru tampak mencair. Rencananya, Puan akan bertemu AHY dalam waktu dekat.

Rencana pertemuan ini pun mendapat sambutan baik dari PDI-P dan Demokrat. Keduanya sama-sama membuka pintu kerja sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com