Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Dapat Alokasi Anggaran Besar, Megawati: Jangan Tergiur Loh

Kompas.com - 13/06/2023, 15:55 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta tidak terlena dengan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah.

Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri mendorong lembaga itu bisa memaksimalkan anggaran hingga triliunan yang dialokasikan pemerintah secara tepat dan bermanfaat.

Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bagi BRIN pada 2023 mencapai Rp 6,388 triliun.

Selain itu, BRIN juga mengelola layanan program riset dengan sumber dari “imbal hasil” dana abadi riset sebesar Rp 1 triliun (akumulasi).

Baca juga: Tandatangani Nota Kesepahaman BRIN dan TVRI, Megawati Tak Ingin Hasil Riset Berakhir di Laci

Akan tetapi, menurut laporan sekitar 65 anggaran yang dikucurkan kepada BRIN digunakan untuk membayar digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung dan kendaraan serta hal lainnya. Baru sisanya digunakan buat keperluan riset.

“Saya hanya bilang jangan tergiur loh karena bukan apa itu putaran yang besar. Saya tidak terbayangkan kalau pikirannya menjadi berbeda. Misalnya BRIN itu digunakan untuk apa gitu,” kata Megawati saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kerja sama antara BRIN dan TVRI di Jakarta, Senin (12/6/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Di samping itu, Megawati juga mendorong BRIN melakukan penelitian yang hasilnya bisa dimanfaatkan bagi banyak orang.

Baca juga: Mochtar Pabottingi Meninggal, BRIN: Kiprahnya Semasa Hidup Jadi Suri Teladan Kami

Megawati mengatakan, BRIN harus bisa mencontoh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Rusia. Menurut dia, hasil penelitian di kedua negara itu bisa dimanfaatkan dan dampaknya dirasakan oleh banyak orang.

Presiden kelima Republik Indonesia itu meminta BRIN tidak sembarang dalam melakukan riset dan pengembangan.

“Jadi bukan asal riset gitu lho. Semua menurut saya di negara Amerika pun di Rusia itu risetnya sangat bermanfaat bagi orang banyak,” kata Megawati.

"Jadi penelitiannya itu harus punya jangkauan dan fokus yang jelas kemanfaatannya bagi banyak orang, bagi rakyat kita, kemaslahatan orang banyak," lanjut Megawati.

Baca juga: Kesal Lihat PNS Kerja Lamban, Megawati: Maaf Ya, Rasanya Pengin Gebuk...

Akan tetapi, Megawati juga meminta supaya hasil penelitian atau penemuan para ilmuwan di BRIN yang dianggap sebagai terobosan harus didaftarkan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Penyebabnya, kata Megawati, tidak sedikit hasil penelitian anak bangsa dicuri oleh bangsa lain, seperti plasma nutfah.

“Saya sudah gebrak-gebrak meja itu banyak sekali lho yang nyuri karena kita kaya sekali,” ucap Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com