Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Duetkan Ganjar-AHY, PDI-P Dekati Demokrat Diduga buat Investasi Kekuatan di Pilpres Putaran Kedua

Kompas.com - 13/06/2023, 12:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pendekatan PDI Perjuangan ke Partai Demokrat bukan dalam rangka menduetkan Ganjar Pranowo dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Umam menduga, PDI-P tengah menggalang kekuatan untuk mengantisipasi pemilu presiden (pilpres) putaran kedua.

“Komunikasi PDI-P dan Demokrat ini bisa dimaknai sebagai investasi politik PDI-P untuk membangun jembatan kolaborasi guna mengantisipasi pilpres putaran kedua nantinya,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (12/6/2023).

Baca juga: PKS Tak Khawatir Demokrat Berbalik Arah Setelah AHY Bertemu Puan

Merujuk survei sejumlah lembaga mengenai elektabilitas kandidat capres, Umam mengatakan, kemungkinan hanya ada dua nama yang melaju ke pilpres putaran kedua, yakni bakal capres dari PDI-P, Ganjar Pranowo, dan bakal capres yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sementara, Anies Baswedan, bakal capres yang diusung Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diperkirakan akan tumbang, mengingat angka elektoralnya yang tertinggal di belakang dua pesaingnya.

Membaca situasi tersebut, PDI-P melakukan penjajakan ke Demokrat, berharap dapat bekerja sama sehingga mampu mendulang dukungan dari pemilih partai bintang mercy itu jika terjadi pilpres dua putaran.

“PDI-P mencoba mendekati Demokrat untuk menggalang dukungan swing voters (pemilih mengambang) yang akan menentukan kemenangan akhir di putaran kedua nantinya,” ucap Umam.

Baca juga: Puan Akan Temui AHY, PDI-P: Kami Tak Punya Niat Rusak Koalisi

Menurut Umam, sulit untuk menyatukan Ganjar dan AHY di panggung pilpres. Oleh karenanya, kerja sama yang mungkin terbangun antara PDI-P dan Demokrat sebatas terkait dukungan.

Seandainya pun kedua partai benar akan bergandengan pada pilpres mendatang, peluang kemenangan diyakini terbuka lebar.

“Sebagai kedua partai yang pernah memenangkan pilpres dan menjadi partai penguasa (the ruling party), maka bersatunya PDI-P dan Partai Demokrat bisa menghadirkan mesin politik nasionalis yang sangat efektif untuk memenangkan Pilpres 2024,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, hubungan Demokrat dan PDI-P tampak menghangat baru-baru ini. Kedekatan itu bermula dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut sosok Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Mulanya, gagasan tersebut ditolak oleh AHY. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bilang, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga tetus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata dia.

Namun, bermula dari bursa cawapres itu, perang dingin PDI-P dan Demokrat justru tampak mencair. Rencananya, Puan akan bertemu AHY dalam waktu dekat.

Baca juga: Dua Sisi Nasdem: Serang Demokrat soal Cawapres Anies, Panas soal Rencana Pertemuan Puan-AHY

Menindaklanjuti rencana tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Riefky mengungkapkan, pertemuan berlangsung hangat karena kedua partai politik antusias menantikan perjumpaan Puan dan AHY. Namun, menurutnya, baik PDI-P maupun Demokrat tetap menghormati perbedaan pilihan politik antara keduanya.

Bahwa Demokrat, bersama Nasdem dan PKS, telah tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan berniat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara, PDI-P telah mengumumkan rencana pencapresan Ganjar Pranowo.

“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” ujar Riefky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com