Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Sisi Nasdem: "Serang" Demokrat soal Cawapres Anies, Panas soal Rencana Pertemuan Puan-AHY

Kompas.com - 13/06/2023, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat sempat menegang baru-baru ini. Keduanya tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sampai-sampai, Nasdem menuding Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika ketua umum partai bintang mercy, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih Anies jadi calon RI-2.

Namun, belakangan, ketika Demokrat tampak akrab dengan PDI Perjuangan, Nasdem panas. Nasdem curiga, partai banteng punya niat buruk terhadap Koalisi Perubahan.

Tak sejalan

Ketegangan bermula dari Demokrat yang mengusulkan agar deklarasi bakal cawapres Anies dipercepat. Menurut Demokrat, terus menurunnya elektabilitas Anies merupakan imbas dari lambannya pengumuman cawapres.

Baca juga: Anies Baswedan, Hasil Survei, dan Problem Komunikator

Selain itu, partai pimpinan AHY tersebut berpendapat, hari pemungutan suara sudah semakin dekat, sehingga ada baiknya bakal cawapres Anies diumumkan segera, setidaknya Juni 2023.

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Namun, Nasdem tak sejalan dengan itu. Nasdem menilai, deklarasi cawapres tak boleh terburu-buru dan harus menyesuaikan dengan dinamika politik yang berkembang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meninggi merespons situasi ini. Dia meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.

Ali juga mengingatkan Demokrat agar mematuhi piagam kerja sama yang telah diteken masing-masing ketua umum parpol saat pembentukan koalisi. Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

Baca juga: Upaya PDI-P Dekati Demokrat di Tengah Desakan agar Anies Baswedan Umumkan Bakal Cawapres...

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditantangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap Ali.

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, AHY dan jajarannya tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali.DOK. Humas Partai NasDem Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali.

Ali bahkan menuding desakan deklarasi cawapres ini sebagai ancaman Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya AHY tak dipilih menjadi pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Jika tidak berniat demikian, kata Ali, seharusnya Demokrat bisa lebih giat mensosialisasikan Anies sebagai bakal capres Pemilu 2024.

Curiga

Belum tuntas hawa ketegangan itu, Demokrat kini tampak hangat dengan PDI-P.
Ini bermula dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut sosok AHY sebagai satu dari sejumlah nama kandidat cawapres pendamping bakal capres PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com