Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PDI-P Saling Lirik, Mungkinkah Prediksi Anies Dijegal Koalisinya Jadi Kenyataan?

Kompas.com - 13/06/2023, 09:42 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Tanah Air menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Interaksi kedua partai itu menarik perhatian karena mereka berada di dua kubu yang berseberangan.

Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ketiganya sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal capres 2024.

Sedangkan PDI-P menetapkan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Baca juga: Tak Khawatir Anies Dijegal, Nasdem: Kalau Terjadi, Kebangetan

Demokrat juga kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didukung PDI-P selama 2 periode ini.

Menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, kedua partai mulanya juga menunjukkan sikap enggan bekerja sama.

Di sisi lain, tokoh sentral Demokrat seperti Susilo Bambang Yudhodoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga terlibat rivalitas sejak Pilpres 2004 silam.

Megawati bahkan kalah 2 kali dalam Pilpres 2004 dan 2009 dari SBY. Persaingan politik keduanya juga berimbas kepada sikap kedua partai politik itu.

Akan tetapi, kini anak sulung SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhodoyono (AHY), dan anak Megawati, Puan Maharani, mencoba membuat terobosan bagi kedua kubu yang kerap berhadap-hadapan.

Baca juga: Pengumuman Cawapresnya Ditunggu-tunggu, Anies Baswedan: Seru Dong

Mereka seolah hendak meniti jalan yang berbeda dari para orang tua mereka.

AHY dan Puan direncanakan bakal bertemu dan berdialog. Namun, waktu dan tempatnya masih dirahasiakan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Sebelumnya Puan sempat menyampaikan kalau AHY masuk dalam daftar nominasi bakal cawapres untuk Ganjar.

Untuk hal itu AHY dan Partai Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Puan dan PDI-P, serta menghormati keputusan itu.

Di sisi lain, Koalisi Perubahan juga tengah mengalami sedikit gejolak. Hal itu lantaran Demokrat dan AHY mendesak supaya Anies Baswedan segera mendeklarasikan bakal cawapres.

Baca juga: Nasdem: 3 Ketum Partai Koalisi Perubahan Setujui 1 Nama Cawapres Anies

Alasan AHY dan Demokrat adalah percepatan deklarasi bakal cawapres mesti dilakukan guna mencegah elektabilitas Anies menurun.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com