Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: 3 Ketum Partai Koalisi Perubahan Setujui 1 Nama Cawapres Anies

Kompas.com - 12/06/2023, 18:14 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, ketiga ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah menyetujui satu nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Adapun tiga ketum parpol di KPP ialah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Sudah, sudah, sudah. Semuanya sudah selesai," ujar Sugeng saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Demokrat Sambut Hangat Pendekatan PDI-P, Imbas “Serangan” Nasdem soal Cawapres Anies?

Anggota Tim Delapan KPP tersebut menyampaikan, identitas satu nama cawapres yang telah Anies kantongi ini juga sudah diketahui oleh semua partai di Koalisi Perubahan.

Sugeng mengatakan, Anies akan mengumumkan nama cawapresnya sendiri ketika hari baik sudah tiba.

"Orangnya sudah di kantongnya Pak Anies. Bahwa akan diumumkan kapan, dan sebagainya, dan sebagainya, itu sekali lagi itulah kami ya kita mempercayakan sepenuhnya kepada Pak Anies ya," ujar dia.

Namun, terkait kapan hari baik untuk mengumumkan cawapres Anies itu, Sugeng menyebut mereka masih melakukan perhitungan.

Lalu, kata dia, KPP mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengumumkan cawapres Anies supaya memberikan efek kejut.

"Yang dimaksud kejutan adalah kan timing-nya, momentumnya kapan diumumkan," ujar Sugeng.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Demokrat Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Sebelumnya, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said memastikan, pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan sudah tuntas.

Sudirman menyatakan, KPP tengah menunggu hari baik bagi Anies untuk mengumumkan nama cawapres yang ia putuskan.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai, tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," kata Sudirman dalam siaran pers, Sabtu (10/6/2023).

Sudirman mengeklaim, pemilihan nama cawapres Anies berjalan secara kondusif.

Tidak ada partai politik KPP yang memaksakan sosok tertentu untuk dipilih sebagai cawapres Anies.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non kader. Begitu pun Partai Demokrat," ujar dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com