Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PDI-P Saling Lirik, Mungkinkah Prediksi Anies Dijegal Koalisinya Jadi Kenyataan?

Kompas.com - 13/06/2023, 09:42 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi ucapan Anies yang merasa dijegal untuk maju di Pilpres 2024, setelah Presiden Jokowi menyatakan tidak bersikap netral dan akan ikut campur (cawe-cawe).

"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujar Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Puan Akan Temui AHY, Hasto: PDI-P Merangkul, Sambil Demokrat Tunggu Lamaran Anies

Mahfud juga membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies.

"Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik," kata Mahfud.

Mahfud menduga bahwa klaim penjegalan ini sengaja diembuskan agar para pendukungnya muncul ke publik.

Atau sebaliknya, lanjut dia, isu ini muncul supaya masyarakat yang memilih Anies sedikit. Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak berupaya menjegal Anies.

"Kenapa dijegal? Endak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, endak ada menjegal," imbuh Mahfud.

Baca juga: Anies Tinggal Tunggu Hari Baik untuk Umumkan Cawapres

Mustahil membelot

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro justru meragukan Demokrat bakal "membelot" dari Koalisi Perubahan walaupun AHY nantinya tidak terpilih menjadi bakal cawapres Anies.

Bawono menilai peran Demokrat dalam menggagas Koalisi Perubahan bukan sekadar penggembira. Maka dari itu, kata dia, jika Demokrat hengkang hanya gara-gara ajakan dari PDI-P justru bakal merugikan mereka.

"Di koalisi perubahan ini Partai Demokrat bukanlah follower melainkan creator koalisi sejak awal bersama NasDem dan PKS," kata Bawono dalam keterangannya pada Senin (12/6/2023) kemarin.

Bawono juga menilai PDI-P tidak terlalu serius memberikan iming-iming nominasi bakal cawapres Ganjar kepada AHY.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Demokrat Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Menurut dia, PDI-P atau Megawati akan lebih cenderung menerima seorang figur yang tidak memiliki potensi ancaman elektoral terhadap Ganjar dan kepentingan partai selama lima tahun ke depan.

"Dan itu bukan AHY," ucap Bawono.

Akan tetapi, kata Bawono, jika Demokrat memilih meninggalkan Koalisi Perubahan dan merapat ke PDI-P maka mereka harus bersiap menerima ganjarannya.

Jika hal itu terjadi, lanjut Bawono, maka sikap Demokrat yang selama ini kerap memposisikan sebagai oposisi sulit dipercaya masyarakat dan konstituen mereka.

Baca juga: Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Meski begitu, kata Bawono, apabila kemesraan antara PDI-P dan Demokrat sekadar memulihkan relasi politik kedua partai, serta juga memulihkan relasi politik Megawati dengan SBY akibat persaingan menjelang Pilpres 2004 lalu maka komunikasi AHY dan Puan baik untuk dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com