“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).
Bahkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani pun disebut akan menemui AHY dalam beberapa waktu mendatang.
“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto.
Adapun Puan sempat menyebut nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, di antaranya adalah AHY.
Baca juga: Demokrat Sambut Baik Rencana Pertemuan Puan-AHY
Selain AHY, beberapa kandidat nama lain seperti yang muncul adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Belakangan, muncul juga nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Namun, Basuki menolak wacana tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa banyak penyusup di lembaga pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam sambutannya pada acara “23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)” di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).
“Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup, yang justru melemahkan, bukan menguatkan,” kata Mahfud.
“Jangan kita terlena, menutup mata, dengan upaya pelemahan struktur dari dalam,” ujar dia.
Baca juga: Mahfud MD Persilakan Jusuf Hamka Tagih Utang ke Kemenkeu: Nanti Saya Bantu...
Namun, Mahfud tak menjelaskan lebih jauh mengenai penyusup yang dimaksudnya itu. Mahfud pun meminta agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat.
“Tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” ucap Mahfud.
Ia juga mendorong masyarakat agar mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Ia mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama, antara lain membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.
Baca juga: Mahfud MD: Di Lembaga Pemerintahan Sekarang Banyak Penyusup
Mahfud menyebutkan bahwa tiga dimensi tersebut merupakan kumulatif atau tidak bisa dipilih salah satu saja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.